BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Peluang Jamaluddin M Syamsir untuk bertarung di Pilkada Bulukumba September 2020 mendatang kian tipis, pasalnya Golkar yang paling memungkinkan dikendarai JMS, akronim namanya telah mengeluarkan surat tugas ke Ketua DPD II Golkar Bulukumba, Andi Hamzah Pangki. Surat tugas untuk Andi Hamzah diserahkan langsung oleh Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartanto dan disaksikan langsung oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid.

Bahkan hingga saat ini, belum ada modal partai politik yang bisa kendalikan JMS. Sementara beberapa partai lainnya telah mengeluarkan rekomendasi dan surat tugas ke kandidat lain, misalnya PPP ke Askar HL. Sementara PBB, PKB dan PDI Perjuangan ke Tomy Satria, Golkar ke Andi Hamzah dan PAN telah memberikan surat tugas ke Andi Zulkarnain Pangki. Partai lain, yakni PKS dan Gerindra disebut-sebut sudah tahap finalisasi untuk mengusung Muchtar A Yusuf.

Jika komposisi partai ini bertahan hingga last minutes, maka JMS bisa saja tak ikut dalam kontestasi Pilkada. Apalagi belakangan muncul dinamikan di internal Golkar pasca JMS menuding NH merekayasa surat tugas yang diserahkan ke Andi Hamzah. Konflik internal Golkar makin mempersempit ruang JSM mengendarai beringin rindang itu.

Juru bicara DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Risman Pasigai ikut angkat bicara perihal tudingan anggota Bappilu DPP Golkar, Jamaluddin Syamsir terhadap Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid. Risman menyebut tudingan yang dialamatkan ke NH oleh saudara JMS yang juga mempersiapkan diri maju di Pilkada Bulukumba adalah kebohongan besar.

Menurutnya rekomendasi yang bersifat surat tugas tersebut tidaklah berkaitan dengan urusan musda.

“Tidak ada sama sekali hubungannya urusan Pilkada dengan rencana pelaksanaan musda sebagaimana pernyataan JMS ke media,” tegas Risman.

Tidak hanya itu, Risman tidak menepis bahwa sikap JMS yang ‘membabi buta’ menyerang personal NH makin mempersempit ruang JMS. Pernyataan JSM menurut MRP seakan-akan merendahkan harkat dan martabat Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Partai Golkar bahwa rekomendasi itu bisa diatur oleh NH.

“Jangan karena hanya persoalan tidak direkom oleh DPP kemudian JMS menuding Pak NH yang merekayasa,” kata MRP.

Justru, lanjut mantan Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI itu menilai tindakan atau pernyataan yang disampaikan JMS ke publik sangatlah tidak etis sebagai pengurus DPP.

“Bagaimana bisa Pak NH yang merubah surat rekomendasi DPP Partai Golkar sementara bukan kewenangannya. Inilah kekeliruan JSM,” urainya.

Tak sampai disitu, MRP yang juga Ketua Panitia Tasyakuran & Deklarasi Pilkada 2020 di Celebes Convention Center, Minggu 8 Maret, pekan lalu menjelaskan jika rekomendasi Itu adalah keputusan DPP partai Golkar, yang diteken langsung oleh ketum dan Sekjend DPP Golkar.

Adapun kenapa DPP Golkar memberikan rekomendasi tersebut ke Hamzah Pangki karena elektabilitas hasil survei JMS lebih rendah dibandingkan Hamzah. Termasuk pertimbangan lainnya kata MRP karena Hamzah Pangki adalah Ketua DPD II Partai Golkar di Bulukumba.

“Sejatinya, Jamal tahu diri kalau memang survei elektabilitasnya rendah sekali dan dikalahkan sama Hamzah Pangki. Mestinya juga Jamal berbesar hati atau legowo sebagai kader dan pengurus DPP dengan menerima kenyataan serta keputusan tersebut bukan malah memantik terjadinya konflik internal di partai,” beber MRP.

Mengenai pengakuan JMS yang katanya digaransi atau dijamin Ketum DPP Golkar Airlangga maju di Pilkada Bulukumba melalui surat tugas, kata MRP, itu juga tidak pernah ada keputusan DPP yang menetapkan Jamal.

“Jadi sekali lagi itu semua bohong besar. Tidak benar kalau JMS di dukung oleh ketua umum, Faktanya DPP memberikan dukungan kepada Hamzah,” tutupnya.

Sekedar diketahui, DPP Golkar resmi mengeluarkan 10 surat rekomendasi dari 12 daerah yang akan melaksanakan pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mereka antara lain, untuk Pilkada Makassar diberikan kepada Danny Pomanto, Andi Hamzah Pangki (Bulukumba), Yohanis Bassang alias Ombas (Toraja Utara), serta Indah Putri Indriani (Luwu Utara).

Selanjutnya, Andi Kaswadi Razak (Soppeng), HM Thoriq Husler (Luwi Timur), Muh Basli Ali (Selayar), Malkan Amin (Barru), Andi Ilham Zainuddin (Pangkep), dan Andi Tajerimin Nur (Maros).

Adapun dua daerah lain partai Golkar belum mengeluarkan surat rekomendasi masing-masing Kabupaten Gowa dan Kabupaten Tana Toraja.(*)

---