MAROS, GOSULSEL.COM — Penundaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 ternyata menyisakan polemik tersendiri di Kabupaten Maros. Adalah anggaran hibah Daerah Pilkada 2020 dari Pemda Maros untuk Bawaslu tidak kunjung dicairkan sementara Panwaslu Kecamatan (Panwascam) yang ada di 14 kecamatan telah dinonaktifkan.

Ketua Panwascam Moncongloe Alriansyah Nasir, mengatakan bahwa pihaknya sudah tiga bulan bekerja sebelum adanya penundaan Pilkada dan penundaan masa kerja. Sementara Panwaslu Kecamatan telah mengeluarkan anggaran pribadi dan pinjaman untuk operasional selama tiga bulan bekerja.

”Jauh sebelum bencana virus Corona ini, kami sudah bekerja berdasarkan aturan yang ada. Hal ini karena sudah ada dasar anggaran yang telah ditandatangani bersama dengan Pemda Maros,” katanya.

Untuk itu, ia berharap sebelum Pemda Maros mengalihkan anggaran Pilkada 2020 tersebut ke Penanganan dan Pencegahan Covid-19. Berdasarkan RDP Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu ditm tingkat pusat, agar hak-hak pengawas pemilu yang telah bekerja sebelumnya tetap dibayarkan terlebih dahulu.

“Karena ini adalah hak-hak kami sebagai Panwascam, kami yang sudah bekerja tiga bulan berdasarkan perintah Undang-Undang,” katanya.

Lanjut Rian sapaan akrabnya bahwa Panwascam se-Kabupaten Maros menuntut dan mendesak pihak-pihak yang terkait untuk segera merealisasikan percepatan pencairan dana Hibah Pilkada 2020. Bahkan, kondisi ini telah dikonsolidasikannya untuk bergerak melakukan demonstrasi.

“Dalam jangka tiga hari ke depan, kami pastikan akan berdemonstrasi menuntut apa yang menjadi hak kami. Melalui media ini, bisa menjadi penyampaian awal untuk aparat kepolisian Maros,” tegas Rian.(*)

---