Mentan RI Syahrul Yasin Limpo saat memberikan arahan kepada seluruh pimpinan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian (Barantan) dari seluruh Indonesia terkait percepatan layanan ekspor pertanian seiring dengan antisipasi kondisi global paska wabah global di Bogor, Selasa (3/3/2020)

Kementan Genjot Padat Karya di Sektor Perkebunan Untuk Kesejahteraan Petani

Senin, 13 April 2020 | 11:55 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

JAKARTA, GOSULSEL.COM – Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang kian memprihatinkan, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkomitmen menggenjot padat karya di sektor perkebunan demi kesejahteraan petani Indonesia.

Di tahun 2020 program padat karya diharapkan dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia yang pengangguran atau rakyat yang membutuhkan (rakyat menengah ke bawah) khususnya petani/pekebun Indonesia.

“Sesuai arahan Presiden RI, agar mengutamakan program padat karya dengan memberikan peluang kerja bagi mereka yang kurang mampu, yang menganggur di desa dengan model upah kerja,” kata Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementan di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Kasdi mengatakan bahwa pihaknya kini tengah berupaya dalam menghadapi dampak Covid-19 bagi para pekebun, melalui padat karya di sub sektor perkebunan.



“Kementan melalui Ditjenbun ikut berperan dalam penanggulangan Covid-19, antara lain dengan pembelian vitamin, masker, dan penambah daya tahan tubuh untuk pegawai Ditjen Perkebunan dan Pekebun,” katanya.

Selain itu, Kasdi menyebutkan bahwa Ditjenbun turut melakukan penyediaan angkutan untuk pendistribusian pangan khususnya gula dan minyak goreng dari wilayah sentra produksi ke provinsi lain yang mengalami kekurangan pasokan, sedangkan operasi pasar dilakukan untuk memenuhi 40 pasar Jabodetabek dan pasar seluruh provinsi.

Untuk pemberian upah kerja, lanjut Kasdi, dengan melibatkan pekebun pada kegiatan-kegiatan APBN Ditjenbun, “Pemberian upah kerja diberikan khususnya kepada seluruh provinsi yang ada kegiatan antara lain mencakup kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, gerakan pengendalian OPT, pembukaan lahan tanpa bakar, peremajaan, perluasan, rehabilitasi, dan intensifikasi,” katanya.

Kasdi menambahkan, “Adapun pemberian upah kerja (harian orang kerja/HOK.red) sesuai standar GAP dan satuan biaya perkebunan,” tambahnya.

Lebih lanjut Kasdi menyampaikan bahwa ke depan Kementan akan melakukan penyediaan benih kelapa genjah untuk 200 kabupaten di Indonesia yang dapat ditanam di pekarangan. Penyediaan benih kelapa genjah dengan total sebanyak 500.000 batang di 19 provinsi, 200 kabupaten/kota, dimana basis penyalurannya melalui Kepala keluarga (KK) dan berdasarkan GAP (Good Agriculture Practise).

“Diharapkan dengan adanya penyediaan kelapa genjah ini dan pemberian upah kerja untuk pekebun, dapat membantu pemasukan pendapatan pekebun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan pelaksanaan pemeliharaan kebun serta usaha berkebunnya,” katanya.

Kasdi turut menyebutkan bahwa, selain menerapkan upaya padat karya, pihaknya akan tetap melakukan koodinasi untuk meningkatkan ekspor komoditas perkebunan kedepannya.(*)


BACA JUGA