MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Nunung Dasniar kembali mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk lebih transparan perihal pengelolaan anggaran paket sembako.

Nunung menyoroti anggaran yang diperuntukkan untuk penaganan Covid-19 di Kota Makassar. Dia meminta kepada penyalur agar bantuan itu tepat guna dan tepat sasaran.

Diamana diketahui dan tidak ditepis Nunung bahwa anggaran tersebut diperoleh dari Biaya Tak Terduga (BTT) di Sekretariat Pemkot Makassar sebesar Rp30 miliar, dan anggaran Silpa tahun 2019 sebesar Rp147 miliar.

“Kami minta agar rincian anggaran bantuan per paket itu harus di publis ke masyarakat supaya tidak ada lagi tendensi kecurangan,” terang Nunung, Rabu (22/4/2020).

Nunung mengatakan, transparansi anggaran bantuan tersebut sangat penting dipublikasi, mengingat banyaknya dugaan ada permainan antara Pemerintah dan pihak distributor logistik

Selain itu, menurut Nunung, sejumlah perusahaan swasta yang diketahui telah menyumbang dana CSR-nya untuk penanganan Covid-19 ke Pemerintah. Namun, laporan detail tidak dibuka secara transparan.

“Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta itu dibagikan digabung dengan bantuan dari anggaran APBD,” kata Legislator Partai Gerindra ini.

Sebelumnya juga, anggota Komisi A DPRD Makassar, Syamsuddin Raga meminta kepada Pemkot untuk menggandeng distributor yang kreadibel.

“Belanja itu bisa diup harganya, meskipuin tidak diup tetapi mereka bisa mempermainkan ada aturan antara distirbutor dan pembeli. Itu kan biasanya, 10 sampai 15 persen. Kemana itu uang berarti tidak efektif kepada masyarakat,” kata dia.(*)

---