BULUKUMBA, GOSULSEL.COM — Fraksi Gerindra DPRD Bulukumba langsung menyikapi terhadap surat permohonan penangguhan pembayaran kredit bagi ASN dan anggota dewan yang diajukan Bupati Bulukumba ke perbankan.

Surat yang ditandatangi langsung oleh AM Sukri Sappewali, tertanggal 27 April 2020 kini sudah tersebar di media sosial. Dalam surat tersebut meminta supaya perbankan menangguhkan kredit ASN dan DPRD selama masa tanggap darurat bencana Covid-19 ini berlangsung.

“Yang bermohon ke bank adalah bupati, bukan DPRD dan ASN. Tapi, saya dari Fraksi Gerindra sepakat tidak mau ada penundaan pembayaran kredit di Bank Sulselbar,” kata wakil ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi, saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (28/4/2020).

Menurut dia, bupati tidak mungkin bermohon ke bank jika tidak ada petunjuk teknis yang dipedomani, apalagi daerah lain terjadi hal yang sama. Hanya saja, khusus dari anggota Fraksi Gerindra tidak menginginkan penundaan pembayaran kredit bagi ASN dan DPRD, melainkan tetap berjalan seperti biasanya.

“Saya katakan, bupati tidak mungkin melakukan permohonan ke pihak Bank Sulselbar tanpa ada petunjuk teknis yang dipedomani. Tapi, khusus Fraksi Gerindra tidak mau ada penundaan,” jelas legislator asal Partai Gerindra Bulukumba ini.

Sebelumnya, pendiri Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, menyayangkan adanya surat penangguhan kredit bagi ASN dan DPRD yang diajukan bupati. Dia menilai, dengan surat bupati ini seolah menegaskan telah terjadi degradasi moralitas tata kelola pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu.

“Sejatinya yang dimohonkan adalah rakyat itu sendiri. Merekalah yang paling merasakan dampak Covid. Pembatasan aktivitas secara langsung berpengaruh dengan kondisi ekonomi mereka yang sudah menuju pada titik kritis,” ungkapnya.(*)

---