MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Fasruddin Fusli berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memberi penangguhan kredit untuk ASN. Mereka yang dimaksud ialah bagi pegawai non eselon.

Hal ini disampaikan saat ditemui di kediamannya, Kamis (30/4/2020). Politisi Fraksi PPP ini mengatakan bahwa ASN non eselon juga punya banyak kredit atau cicilan terkhususnya di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Sulselbar.

“Saya meminta kepada Pemkot terkhususnya BPD kiranya dapat memberikan keringanan kepada non eselon yang memiliki kredit. Sehingga mereka juga bisa memikirkan biaya kebutuhan sehari-harinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa perekonomian masyarakat saat ini mengalami penurunan akibat dari pandemi Corona atau Covid-19. Tak ayal, jika mereka juga perlu keringanan dalam hal penangguhan kredit.

“Apa lagi saat ini perekonomian daerah sangat menurun akibat dampak Covid-19 dan semua masyarakat pasti memiliki kredit masing-masing. Pihak BPD harus memberikan keringanan untuk non eselon,” tambahnya.

Terakhir, ia juga mengatakan, berharap adanya penangguhan dari Pemkot Makassar untuk legislator. Pasalnya, tak sedikit legislator yang usahanya tutup akibat pandemi ini.

“Karena saat ini hampir seluruh anggota legislator yang usahanya ditutup akibat pandemi Covid-19. Saya juga punya usaha sendiri tetapi dengan adanya Covid-19 ini membuat usaha saya tidak berjalan dengan seperti biasanya. Ditambah lagi untuk bayar insentif dari karyawan,” tutupnya. (*)

---