#

Hitungan Sementara Pemkab Barru, 33.853 KPM Layak Dapat Bantuan

Jumat, 01 Mei 2020 | 04:15 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

BARRU, GOSULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru berusaha semaksimal mungkin untuk membantu meringankan beban warga di masa pandemic Covid-19.

Sejauh ini, Pemkab di bawah kepemimpinan Suardi Saleh-Nasruddin AM, sudah menghitung sementara total Kepala Keluarga (KK) atau Keluarga Penerima Manfaat yang layak menerima bantuan dari berbagai program pemerintah. Baik dari pusat, provinsi, kabupaten, dan BLT Desa.

“Kami sudah hitung masing2 bantuan yg akan disalurkan: PKH sejumlah 6.705 KPM, serta penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Barru sejumlah 16.562 KPM sebut Bupati Barru Suardi Saleh saat rapat dengan camat, lurah dan kepala desa melalui video conference, Kamis (30/04/2020).

Ia melanjutkan, sesuai hitungan sementaranya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang totalnya sekira 17,8 miliar, jika dibagi Rp1,8 juga untuk satu KPM dalam tiga bulan, maka dapat menyentuh 9.918 KPM atau rata-rata 248 KPM per desa.

Sementara di kelurahan, bakal dialokasikan dari APBD sesuai hasil recofusing Rp7,2 miliar. Artinya, bisa menyentuh sekira 4.000 KPM dengan asumsi 267 KPM per kelurahan.

“Akumulasi semua ini mulai dari PKH, BPNT, BLT Desa dan BLT APBD Kabupaten bisa sampai ke 33.853 KPM. Sementara jumlah KK Kabupaten Barru itu sekitar 56.732,”  kata Suardi Saleh yang didampingi Wakil Bupati Barru Nasruddin AM, Kajari, Sekda, dan beberapa pimpinan SKPD.

Selain bantuan dari dana pemerintah, pihaknya juga ikut terbantu dengan beragam sumbangan dari berbagai pihak, baik yang disalurkan langsung ke warga, maupun yang dititipkan ke Tim Gugus Tugas Barru. Seperti Baznas Barru, KKDB, dan CSR beberapa perusahaan. Termasuk komunitas dan person yang membantu Alat Pelindung Diri (APD).

Dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, Suardi Saleh juga meminta kepada kepala desa untuk segera melakukan pendataan. Bahkan demi objektifitas dan tepat sasaran, hasil pendataan harus dimusyawarahkan melalui forum desa dengan melibatkan tokoh masyarakat.

Ia meminta, agar data yang dihasilkan benar-benar yang memang layak dibantu sesuai kriteria untuk penerima BLT Desa. Begitu pun tak ada tumpang tindih dengan bantuan program lain.(*)


BACA JUGA