MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad melayangkan interupsi kepada Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb di sela-sela Rapat Paripurna Pengumuman Pertama Masa Sidang ke Tiga di Gedung Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (12/5/2020).

Ray, sapaan politisi muda Partai Demokrat itu menyarankan agar program kegiatan pendistribusian paket sembako kepada masyarakat di tengah Pendemi Covid-19 bisa lebih tepat sasaran.

Dia menuturkan pendistribusian paket sembako semestinya merujuk pada pembaharuan data akibat Pendemi Covid-19. Dikatakan Suryadi, bahwa banyak warga miskin baru di tengah pendemi ini. Ia mencotohkan para pekerja yang dirumahkan dan atau yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pak Pj Wali Kota. Dalam PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tahap kedua ini. Terus terang saya sangat merasa bersedih melihat masyarakat kita banyak sekali yang dirumahkan dan tidak bisa makan. Apakah mereka sudah diberikan bantuan dan paket sembako? Karena tanggung jawab pemerintah harus hadir untuk mengurusi hajat hidup masyarakat, apalagi soal perut,” kata Ray.

Tak hanya itu, pola intervensi penanganan dampak sosial dan dampak ekonomi di tengah pendemi ini, menurut Ray mestinya memperhatikan upaya-upaya penanganan Covid-19. Apalagi soal kebijakan pemerintah yang mengharuskan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) melakukan isolasi atau karantina mandiri.

Akibat dari kebijakan itu, pemerintah kata dia harus bertanggung jawab untuk hadir memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak hanya sekedar menyuguhkan imbauan. Dia mengatakan Agar tepat sasara, penyerahan bantuan itu harus berbasis data terbarukan.

“Apakah bantuan dan paket sembako sudah sampai ke masyarakat yang PDP dan ODP. Dimana mereka diminta untuk melakukan karantina mandiri,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ray pemerintah juga harus hadir secara adil untuk masyarakat pra sejahtera. Menurutnya itu adalah tanggung jawab jajaran pemerintah, termasuk DPRD dan khususnya Pemerintah Kota Makassar.

Masih lanjut Ray, alasan untuk disertai dengan data faktual juga sekaligus menghindari terjadinya penyerahan bantuan yang doubel. Apalagi ada banyak jenis bantuan dengan sumber anggaran yang berbeda-beda. Jauh lebih baik kata dia, jika satu kepala keluarga hanya menerima satu jenis bantuan, agar bisa merata dan tepat sasaran.

“Ini adalah tanggung jawab kita semua. Apakah bantuan itu sudah tepat sasaran?,” tandasnya.(*)

---