MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Makassar, Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Budi Hastuti memberikan peringatan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam melakukan penanganan pendemi Covid-19.

Dia mengatakan, ditengah pendemi Covid-19 pemerintah harus menyiapkan simulasi kemampuan anggaran, khususnya untuk bantuan kepada rakyat. Dimana kata Budi Hastuti, masyarakat mestinya diberikan sosialisasi ataupun penjelasan agar bisa memahami keterbatasan anggaran dari pemerintah dalam memberikan bantuan.

“Beri pemahaman kepada masyarakat tentang kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan, karena itu tergantung pada anggaran pemerintah,” kata Budi Hastuti, Minggu (17/5/2020).

Dia menuturkan, bantuan pemerintah sebenarnya adalah stimulus sementara untuk hidup lebih layak di tengah pendemi Covid-19. Sehingga, selain menangani wabah Corona, pemerintah sebenarnya harus menyelamatkan kondisi ekonomi saat ini.

“Agar tidak terjadi defisit anggaran, pemerintah baiknya memikirkan cara agar roda perekonomian tetap berjalan, agar perekonomian masyarakat juga bisa kembali perlahan-lahan normal,” ungkapnya.

Oleh karena itu, politisi muda Partai Gerindra ini menyarankan kepada Pemkot untuk menyusun simulasi mitigasi. Selain berupaya menekan laju penyebaran Covid, pemerintah juga bertugas menyelamatkan ekonomi.

“Pada saat kehidupan sedikit lebih normal, langkah strategis mitigasi ini yang harus dijalankan. Sehingga penanganan Covid-19 dan penyelamatan ekonomi bisa jalan beriringan. Karena kalau kita kolaps, maka jauh lebih besar dampaknya,” kata dia.

Dia mengatakan, aktifitas masyarakat dan perputaran ekonomi bisa saja tetap jalan. Akan tetapi pola hidup harus jauh lebih disiplin, khususnya protokol kesehatan terlindungi dari virus corona.

Dia mencontohkan hal kecil yang bisa dilakukan. Di saat sejumlah UMKM yang sementara bertumbuh tiba-tiba berhenti akibat pendemi Covid-19. Menurutnya, metode penanganan ini harus didata dan mengalihkan sementara kepada usaha kecil yang memiliki potensi produktif.

“Misalnya UMKM penjahit. Karena momentumnya kita manfaatkan potensinya. Kita dorong untuk memproduksi masker kain, dan pemerintah harus berdayakan produk mereka, termasuk pola pasarnya,” kata Budi Hastuti.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya berbasis kinerja. Dimana kata dia, Disnaker harus memiliki data karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan karyawan yang dirumahkan. Mereka harus diberdayakan sehingga pemeberian bantuan berbasis kinerja.

“Apa itu pemberian bantuan berbasis kinerja? Jadi masyarakat kita yang di PHK misalnya, diajak menjadi relawan penanganan Covid-19 dan diberi honor. Sehingga kehidupan tetap berjalan normal. Jangan malah orang-orang yang tidak terdampak dikasi masuk ke tim gugus tugas atau satgas, lalu honornya di top up,mungkin ini bs menjadi salah satu solusi,” tandasnya.(*)

---