MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Hari Selasa 19 Mei 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unismuh Makassar berhasil menghelat kegiatan #WebinarSeries-Talk3, Diskusi Publik Daring dengan tema “Perppu No. 2 Tahun 2020; Memastikan Ketidakpastian?; Komunikasi Kebijakan Darurat Bencana Covid-19”.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber: Wijayanto, Ph.D (Direktur LP3ES/Akademisi FISIP UNDIP Semarang), Dr. Riant Nugroho (Pakar Kebijakan Publik), Dr. Puji Lestari (Pakar Komunikasi Bencana, UPN Veteran Yogyakarta) Ismail Hajiali (Kadis Kominfo Kota Makassar/Jubir Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Makassar) serta Dr. Muhlis Madani (Pakar Kebijakan Publik, FISIP Unismuh Makassar).

Kegiatan ini dihadiri peserta dari kampus-kampus di seluruh penjuru tanah air, dari Aceh sampai Papua. Peserta yang berpartisipasi mencapai 500 orang lebih, dengan menggunakan platform Zoom dan YouTube.

Dr. Ihyani Malik, Dekan FISIP Unismuh, dalam pembukaan acara mengatakan “Kegiatan ini merupakan respon institusi kami melihat kekacauan komunikasi pemerintah di situasi pandemi Covid-19. Berbagai macam statement kebijakan dilontarkan pejabat pemerintah tumpang tindih dan saling menegasi. Begitu banyak bunyi di satu corong pemerintah. Diskusi dengan menggunakan platform daring ini merupakan kegiatan berseri. Semoga apa yg di diskusikan bisa mencerahkan semua pihak.”

Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, mengeksplorasi perjalanan komunikasi pemerintah dari waktu ke waktu, yang penuh ketidakpastian. Beliau menyampai krisis komunikasi kebijakan terjadi karena beberapa hal; antara lain: tiadanya kepempinan, terlalu banyak aktor komunikasi kebijakan, lemahnya koordinasi serta kegagalan membuat prioritas. Kedepan, berharap pemerintah lebih responsif, transparan, konsisten, jernih dan akurat dalam mengelola panggung komunikasi kebijakan. Demikian harapan Akademisi FISIP UNDIP itu.

Dr. Riant Nugroho, Pakar Kebijakan Publik, menjelaskan model komunikasi pemerintah yang terkoneksi dengan kebutuhan rakyat. Beliau mengingatkan agar penerintah membuat demarkasi yang tegas, sekarang ini waktunya pemerintah melakukan komunikasi kebijakan, bukan komunikasi politik. Sudah waktunya pasukan pendengung bayaran (buzzer) pemerintah di bubarkan. Demikian imbauan ilmuan prolifik di bidang kebijakan publik itu.

Dr. Puji Lestari, Pakar Komunikasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta, mengeksplorasi aspek substansial dan teknikalitas komunikasi di situasi bencana. Banyak masalah di sana, namun efektivitas harus di dahulukan daripada kesempurnaan. Beliau berharap masyarakat juga membangun simpati dan empati pada kerja-kerja pemerintah. Hanya dengan cara itu bisa terjalin harmoni komunikasi pemerintah dan masyarakat. Demikian penjelasan Ketua Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia (APJIKI).

Ismail Hajiali, Kadis Kominfo Kota Makassar, menyampaikan pencapaian dan tantangan komunikasi pemerintah kota Makassar di masa pandemi Covid-19. Beliau menggambarkan daya tanggap pemerintah kota dalam merespon setiap kebijakan pemerintah pusat. Di soal situasi pasca PSBB, beliau berharap ada perubahan kesadaran dari masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Demikian harapan Jubir Tim Gugus Covid-19 Kota Makassar itu.

Dr. Muhlis Madani, pakar kebijakan publik FISIP Unismuh, melihat inkonsistensi dan saling tumpang tindih kebijakan juga terjadi di level pemerintah daerah. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan internal pemerintah kota. Beliau bahkan menilai rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam hal keterbukaan informasi kebijakan penanganan Covid-19 ini.

Dalam sesi tanya jawab, akademisi dari , Palembang, Jakarta, Kediri, Mataram dan Medan turut membagi pengalaman dan memberi masukan. Seluruh pertanyaan peserta di respon secara interaktif oleh para narasumber.(*)

---