JAKARTA, GOSULSEL.COM — Pemerintah bersama petani terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia di masa pandemi Covid-19. Berbagai insentif digulirkan untuk menjaga petani dari ancaman dan dampak pandemi.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (28/5), menyatakan pemerintah menyiapkan insentif kepada petani dan nelayan di tengah pandemi dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok.

“Tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga yang kurang mampu termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin,” kata Presiden.

Selain dalam bentuk jaring pengaman sosial, Presiden mengatakan pemerintah juga memberikan stimulus modal kerja dan subsidi bunga kredit.

“Program yang telah diputuskan dan tengah berjalan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp34 triliun untuk membantu para petani dan nelayan lewat kebijakan relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit,” ujar Presiden.

Relaksasi tersebut menurutnya diberikan kepada penerima pembiayaan yang didapat melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, hingga pembiayaan dan bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan pemberian bantuan kepada petani, sebagai stimulus agar petani miskin bisa bertahan dan tetap semangat.

“Petani itu pejuang terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden, keberlanjutan pertanian Indonesia harus kita jaga. Ada kurang lebih 2,76 juta petani yang masuk kategori miskin. Sebagai bagian dari anak bangsa, negara memperhatikan nasib mereka,” kata SYL setelah melakukan panen bawang merah di Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

SYL mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan bagi 2,76 juta petani miskin berupa dana tunai sebesar Rp300.000 per orang selama selama 3 bulan untuk pembelian Saprotan (Benih, Pupuk, Pestisida, dll). Selain itu, menurutnya petani miskin juga akan mendapatkan biaya operasional sebesar Rp300.000.

Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk penguatan produksi pertanian, baik untuk penyiapan benih/bibit hingga alsintan. Bahkan untuk penguatan permodalan, pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan alokasi dana Rp50 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

“Sampai pertengahan Mei ini, serapan KUR yang sudah disalurkan Kementan mencapai Rp17 triliun. Ini sangat menggembirakan karena insentif yang kita siapkan direspon positif petani,” pungkasnya.

Mentan Syahrul menambahkan, langkah kebijakan pangan tetap terjaga, adalah percepatan tanam padi Masa tanam (MT) II, perbaikan sistem logistik pangan nasional dengan penyiapan buffer stock, pendirian lumbung pangan di provinsi dan kabupaten/kota, serta Komando Strategis Penggilingan Padi (Kostraling) di seluruh kecamatan.

“Jadi pemerintah tidak benar diskriminatif dalam membuat kebijakan buat petani. Secara simultan insentif pemerintah bermuara bagi rakyat, dan petani secara khusus. Kita harus bersama menjaga pangan Indonesia,” tutup Mentan.(*)

---