FOTO: Suasana reses ke III masa sidang ke III tahun anggaran 2019-2020 Anggota DPRD Kota Makassar, Dra. Hj. Kartini di Jalan Rajawali, Makassar/Selasa, 16 Juni 2020/Ist

Responsif, Dewan Hj Kartini Langsung Tindaklanjuti Keluhan Warga

Rabu, 17 Juni 2020 | 10:20 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Warga Kecamatan Mariso, Kota Makassar mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah di tengah pendemi Covid-19 dan beban hidup makin meningkat disaat semua aktifitas kerja tidak maksimal.

Keluhan ini disampaikan langsung kepada anggota DPRD Kota Makassar, Dra. Hj. Kartini saat melakukan Reses III masa persidangan ke III tahun anggaran 2019-2020 daerah pemilihan (Dapil) 5, meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso dan Tamalate, di Jalan Rajawali, Makassar, Rabu (17/6/2020).

Salah satu warga RW III, RT 12 Kelurahan Kunjungmae Asmirswati mengatakan, di masa pendemi Covid-19 pembangian sembako oleh pemerintah masih minim, sebab masih banyak warga yang belum tersentuh paket sembako tersebut.

Dia juga mengeluhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata, sementara kata Asmirawati, sebagian besar masyarakat terdampak penularan Covid-19. Tidak hanya itu, perihal informasi tentang penerimaan paket sembako juga sangat minim.



“Mohon dengan sangat ibu Aji, agar diperjuangkan pembagian BLT dan sembako ini bisa merata, agar kami masyarakat bisa merasakan semua,” kata Asmirawati.

Menanggapi hal itu, Kartini mengatakan akan langsung melakukan komunikasi persuasif dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar sebagai leading sektor yang menangani soal kondisi sosial masyarakat di tengah pendemi Covid-19. Dia juga berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut pada rapat-rapat harian bahkan rapat paripurna di DPRD Kota Makassar.

Meski begitu dia menjelaskan kepada warga bahwa perihal Bantuan Langsung Tunai (BLT) ada yang berbasis Data Sosial Terpadu (BST) yang merupakan data milik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Namun ada pula penerima bantuan yang bisa didata langsung oleh pemerintah kota melalaui jajarannya.

“Penerima yang bersumber dari APBD ini merupakan data milik Pemkot, jadi tidak mesti berbasis BST. Saya akan sampaikan secara langsung ini ke pak Kadinsos, dan tentu akan menjadi agenda saya untuk menyampaikan ini di setiap rapat,” ungkap Kartini.

Hal yang paling memungkinkan dia lakukan adalah menginisiasi pembagian sembako secara mandiri. Dimana sumber anggarannya adalah milik pribadi. Kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan Hj. Kartini sejak masa pendemi Covid-19.

Salah satu warga yang hadir bahkan mengapresiasi dan berterima kasih kepada Hj. Kartini. Dimana selama masa pendemi dia adalah salah satu warga yang beberapa kali merasakan bantuan pribadi Hj. Kartini.

Selain soal bantuan di masa pendemi, warga juga mengeluhkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan iuran bulanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dimana saat warga di masa-masa sulit pemerintah dinilai menambah beban masyarakat.

“Kenaikan TDL ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Ini akan saya bicarakan dengan semua teman-teman di DPRD agar mencari pola intevensi pemerintah daerah, untuk menyampaikan kondisi kenaikan TDL ini ditengah masyarakat ke pemerintah pusat. Sama dengan PDAM sesegara mungkin saya akan usulkan ke pimpinan untuk melakukan konsultasi dengan Pemkot. Intinya, rakyat tidak boleh ditambah lagi bebannya di masa pendemi ini,” tandasnya.(*)


BACA JUGA