MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sejumlah warga Kecamatan Mamajang, Kota Makassar mengeluhkan bantuan pemerintah di masa pendemi Covid-19 atau Corona Virus. Keluhan ini disampaikan langsung kepada anggota DPRD Kota Makassar, Muliati saat melakukan Reses ke III masa sidang ke III tahun anggaran 2019-2020 Dapil Makassar V, meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang dan Tamalate, Rabu (17/6/2020).

Salah satu warga Jalan Baji Dakka, RW 002 RT 003 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang mengatakan, bantuan sembako oleh Pemerintah Kota Makassar pada saat masa pendemi Covid-19 cenderung tidak merata. Sementara hampir semua masyarakat merasakan dampak lantaran hanya tinggal di rumah.

“Tolong bu perjuangkan ini, karena masih banyak yang tidak dapat bantuan sembako, padahal kalau dilihat mereka juga berhak. Terkait informasi penerimaan sembako juga kadang tidak ditahu oleh masyarakat. Saya harap pemerintah bisa memberi bantuan secara merata,” ungkap salah satu warga.

Tak hanya itu saja, ibu-ibu itu juga mengeluhkan soal data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dia menuturkan perlu dilakukan pendataan ulang agar yang berhak menerima bisa mendapat bantuan BLT. Alasannya masih ada warga yang tergolong sangat miskin namun tidak mendapatkan bantuan.

“Kalau bisa, bantuan BLT ini dicek kembali. Karena masih ada warga yang sangat membutuhkan. Tolong bu, bantuan sosial ini diperjuangkan,” harapnya kepada Dewan, Muliati.

Menanggapi hal itu, Muliati langsung menindaklanjuti aspirasi warga secara responsif. Ia segera membangun komunikasi intensif dengan Dinas Sosial Kota Makassar sebagai leading sektor penanganan bantuan sosial di tengah pendemi Corona. Meski akan membangun komunikasi persuasif, pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi itu di setiap forum rapat DPRD Kota Makassar.

“Insya Allah saya segera hubungi pak Kadis sosial secara persuasif untuk menindaklanjuti keluhan kita semua. Karena beliau adalah leading sektor bidang bantuan sosial. Dan kami akan tetap perjuangkan ini di setiap forum rapat-rapat,” ungkapnya.

Perihal BLT, dia akan melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Pemkot. Pasalnya ada sejumlah penerima manfaat BLT yang berbasis data Bantuan Sosial Terpadu (BST) yang dianulias langsung oleh Kemensos. Sementara ada pula yang merupakan otoritas pemerintah daerah jika anggarannya bersumber dari APBD.

“Ini akan coba kami bicarakan dan sampaikan ke Pemkot. Karena memang perlu ada simulasi penerima manfaat yang tidak merujuk pada data milik Kemensos. Jadi warga kita yang kurang mampu dan tidak diakomodir oleh pemerintah pusat, itu perlu perhatian pemerintah kota,” ungkapnya.

Selain itu sejumlah masyarakat lainnya mengeluhkan soal minimnya infrastruktur. Khususnya fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat agar lebih terasa aman, seperti drainase, lampu jalan dan lainnya.

Hj. Muliati menegaskan pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk meninjau langsung titik-titik yang dimaksud. Dia juga akan berkoordinasi dengan koleganya di Komisi C DPRD Makassar yang bermitra langsung dengan Dinas PU dan bidang pembangunan lainnya.

“Kami akan sampaikan ini. Baik ke Pemkot maupun kolega di Komisi C. Bantu saya, dan saya pasti kawal aspirasita semua,” tandasnya.(*)

---