MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Realisasi anggaran bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kota Makassar terus berpolemik. Persoalan ini lantas disoroti oleh DPRD Makassar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyebut anggaran sebesar Rp28 Miliar buat Dinas Sosial (Dinsos) rupanya belum dibelanjakan. Utamanya untuk kebutuhan bansos. 

Dinas Sosial Kota Makassar sebelumnya mendapatkan gelontoran dana Rp42 Miliar  pada parsial pertama. Kemudian kembali mendapatkan tambahan anggaran Rp10 Miliar pada parsial kedua. 

Dengan demikian,  saat ini anggaran untuk bansos telah berjumlah kurang lebih Rp52 Miliar. Akan tetapi, Banggar baru memperoleh informasi bahwa hanya Rp24 Miliar anggaran yang terbelanjakan. Artinya ada anggaran Rp28 Miliar yang belum tersentuh. 

“Belum ada penyampaian di Banggar soal itu. Kalau pencapaian dari 42 M tambah 10 M kurang lebih 52, yang baru dibelanjakan kurang lebih hanya 24 Miliar untuk pengadaan paket sembako dan pembagian paket sembako,” ujar Wahab.

Sehubungan adanya persoalan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin bereaksi. Ia mengatakan, masalah transparansi adalah komitmen dirinya. Kata dia, sudah seharusnya warga tahu soal realisasi anggaran tersebut.

“Saya sudah sampaikan kemarin, saya ketemu teman-teman dewan, saya sudah sampaikan bahwa tranparansi akan kita utamakan. Ini pake uang rakyat, rakyat harus tau seperti apa ini anggaran,” katanya saat ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Selasa (30/06/2020).

Walau hingga kini rincian anggaran yang telah digunakan oleh Dinsos belum diketahui, namun Rudy memperingatkan agar pihak Dinsos mesti berkerja dengan baik dan menggunakan anggaranya dengan tepat sasaran.

Ia tak ingin terburu-buru mengevaluasi pejabat Dinsos terutama Kepala Dinsos Makassar, Mukhtar Tahir. Pasalnya, dirinya ingin melihat mereka bekerja terlebih dahulu.

“Bukan Kadisnya dievaluasi dulu, kita lihat dulu, kita akan suruh dulu ia bekerja, jangan terlalu cepat selalu copot. Kasian juga,” ujarnya.

Apabila nantinya memang masalah ini kian berlarut, maka ia mematikan bakal ada evaluasi. Olehnya, pihak Dinsos diminta untuk bekerja lebih maksimal dalam urusan bansos. 

“Suruh kerja dulu. Kalau suruh dikerja baru berkali kali mogok baru kita ganti mobil. Ia toh. Jadi kalau tidak bisa jalan mogok jangan. Liat dulu bisa diperbaiki gak?” sambungnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel ini akan segera meminta kepada pihak Inspektorat melakukan transparansi anggaran. “Supaya masyarakat tahu di pakai apa itu duit,” pungkasnya. (*)