Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Periode 2020-2026, Senin (6/7/2020)
#

OPD dan Anggota DPRD Tidak Hadiri Musrenbang, Warga Desa Tamaona Kecewa

Senin, 06 Juli 2020 | 20:39 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Khaerul Fadli - Gosulsel.com

BULUKUMBA, GOSULSEL.COM — Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Periode 2020-2026. Namun, tak ada satupun sosok wakil rakyat maupun instansi pemerintah daerah yang menghadiri Musrenbang tersebut, Senin (6/7/2020).

Karenanya, warga Desa Tamaona yang hadir merasa sangat kecewa.

“Begini mi ini kalau kita cuman memiliki satu orang perwakilan rakyat di DPRD dari kecamatan Kindang. Itupun yang satu orang tidak peduli dengan desa kita,” cetus salah seorang warga.

Bahkan salah seorang warga bernama Sudirman, menganggap para wakil rakyat yang duduk di DPRD Terkhusus Dapil Gantarang-Kindang bukan mewakili rakyat tapi mewakili tim saat pencalonannya dan kampungnya masing-masing.



“Buktinya hari ini, kata dia, dengar aspirasi warga secara langsung saja tidak mau, apalagi mau tempatkan pokir pokirnya di Desa Tamaona,” ujarnya.

Lanjutnya, “Nanti warga harus pintar memilih wakil rakyat. Jangan hanya saat pemilihan dan ingin meminta suara baru datang.”

Ia beranggapan bahwa pemerintah daerah juga seakan tak peduli dengan warganya. Dan hanya akan mendengarkan aspirasi mereka jika warga melakukan demonstrasi.

“Padahal, jika ingin mendengar keinginan warga seharusnya pemerintah daerah datang saat musrebang. Sebab disinilah semua keinginan warga tertuang yang telah dikaji oleh para tim penyusun RPJMDes Saat lakukan musdus tiap dusun,” terangnya.

Apalagi, kata dia, dalam penyusunan RPJMDes, program kegiatan yang bisa dilaksanakan di desa harus selaras dengan program kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

“Jadi seharusnya ini perwakilan OPD atau instansi terkait datang saat musrenbang RPJMDes nemberi pemahaman warga yang mana program yang bisa diusulkan untuk anggaran APBD, APBDes dan APBN. Walaupun sudah dijelaskan para pendamping tapi beda kalau instasi terkait yang jelaskan langsung,” jelasnya.(*)