MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Nelayan Makassar melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas kapal PT. Boskalis yang menambang pasir di laut. Mereka mengingatkan untuk menghentikan aktivitas tersebut bila tak ingin terjadi aksi demonstrasi secara besar-besaran.

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin menilai hal itu bermula dari aktivitas tambang pasir laut dan reklamasi yang dilakukan PT Boskalis. Tanpa konsultasi publik serta dokumen-dokumen lingkungan.

“Saya kira ini cukup merepresentasikan dan memperlihatkan bagaimana lemahnya penegakan hukum lingkungan di Sulsel,” kata Amin, Rabu (8/7/2020).

Amin menyebut pemerintah pusat dan provinsi seharusnya meminta PT. Boskalis untuk melakukan pemulihan lingkungan. Namun yang terjadi sebaliknya, malah membuka ruang tambang pasir laut baru bagi Boskalis untuk kembali mengeruk pasir laut di wilayah tangkap nelayan Sulawesi Selatan. 

Dengan demikian, penambangan Boskalis di wilayah yang menjadi sumber penghidupan nelayan merupakan bentuk penghancuran ruang hidup. Sehingga mengancam keberlanjutan nelayan di Sulsel. 

Sejak penambangan dilakukan, nelayan Pulau Kodingareng Lompo dan Galesong mulai merasakan dampaknya. Air laut di sekitar wilayah penambangan menjadi keruh. Kekeruahan membuat hasil tangkapan nelayan berkurang drastis, terutama nelayan-nelayan yang mencari ikan tenggiri dan nelayan rawe yang mencari ikan-ikan karang. 

“Penderitaan nelayan pencari ikan tenggiri semakin bertambah manakala saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 yang membuat harga ikan tenggiri turun drastis,” tegas Amin.

Sementara, salah satu nelayan di Pulau Kodingareng, RM meminta aktivitas tambang pasir dihentikan. Sejak adanya tambang pasir, pendapatan nelayan menurun lantaran air di wilayah tangkap nelayan menjadi keruh. Akibatnya, ikan berpindah tempat.

“Kami ingin tambang pasir ini dihentikan karena sangat menggangu ketentraman para nelayan di kecamatan Sanggkarang, khususnya di Pulau Kodingareng,” kata dia.

“Layaknya manusia terkena debu, lari manusianya, begitupun dengan ikan-ikan,” sambungnya kemudian.

Menurutnya, tambang pasir mengakibatkan laut menjadi kotor dan merusak ekosistem laut. Hasil tangkapan ikan para nelayan seringkali mengecewakan. Pasalnya, ongkos melaut tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan. 

“Di warung-warung kami berutang bensin, anak mau sekolah uang pembayaran SPP tidak ada. Mau mendaftar sekolah anak juga tak ada uang pendaftaran,” ungkapnya.

Sementara, Staf Advokasi WALHI Sulsel, Riski Saputra mempertanyakan keberpihakan Gubernur Sulsel soal tambang pasir laut. Ia bercerita, Senin, 6 Juli sekitar 300 nelayan dan masyarakat Kepulauan Sangkarrang melakukan aksi damai di hadapan kapal Queen of the Netherlands milik Boskalis.

“Ini merupakan aksi laut ketiga kalinya yang dilakukan nelayan untuk menolak aktivitas tambang pasir laut yang merusak wilayah tangkap mereka,” tuturnya.

Aksi damai nelayan ini sudah viral di berbagai media. Namun, Riski mengatakan tidak ada sikap yang jelas yang ditunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

“Jika Pak Gubernur memang berpihak pada nelayan, harusnya sejak aksi pertama Gubernur langsung mengambil sikap menghentikan tambang dan mencabut Izin Usaha Pertambangan di wilayah tangkap nelayan,” ujarnya.

Menurutnya, tambang pasir laut ini sudah merugikan kehidupan nelayan. Ini jika diteruskan maka masa depan nelayan akan terancam.

“Gubernur tidak boleh menutup mata, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal nelayan setengah mati berjuang mempertahankan kelangsungan hidupnya,” ungkapnya.

Riski mengatakan, diamnya gubernur merupakan bentuk dukungan Beliau pada aktivitas tambang pasir laut. Dimana menjadikan nelayan menderita. 

“Itu artinya, Gubernur tidak berpihak pada masyarakat kecil dalam hal ini nelayan,” pungkasnya.(*)

---