MAKASSAR, GOSULSEL.COM – DPRD mendesak Pemerintah Kota Makassar memberikan solusi terkait keluhan ribuan calon siswa yang gagal masuk sekolah negeri pada PPDB tahun 2020.

Legislator DPRD Kota Makassar, Mario David mengaku telah menerima laporan ada ribuan calon siswa yang tidak lulus dalam seleksi PPDB tahun ini. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk segera dicarikan solusi yang tepat.

Dia menegaskan, semua anak bangsa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Olehnya, jangan sampai ada yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan.

“Ini konstitusi yang menegaskan, bahwa setiap warga negara berhak menempuh pendidikan dasar. Olehnya, apapun kita meminta Pj Walikota membuat kebijakan menampung anak-anak kita. Baik di swasta atau negeri,” ujar Mario saat ditemui di gedung DPRD Makassar, Jl AP Petterani, Selasa (21/7/2020).

Menurut Mario, perlu pembenahan pelaksanaan PPDB menyusul temuan sejumlah persoalan. Seperti server yang kerap down serta kendala mengakses layanan karena keterbatasan fasilitas internet.

“Begitu mereka galau karena tidak sekolah itu berbahaya. Kita memang harus akui sistem PPDB ini perlu perbaikan di beberapa sektor. Seperti jaringan, aksebilitas dalam artian orang tua siswa tidak bisa mengakses,”ungkapnya.

Senada disampaikan sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said. Pihaknya menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020.

Pemerintah perlu menciptakan formulasi khusus agar mampu mengakomodir seluruh calon peserta didik untuk mendapatkan sekolah.

“Saya berharap, tidak ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena tidak mendapatkan sekolah,” ujar Sahruddin.

Sahruddin menambahkan yang menjadi catatan yaitu tidak semua calon peserta didik mendapatkan kuota untuk bersekolah di sekolah negeri tertentu atau yang terdekat dari tempat tinggalnya.

“Pemerintah kota Makassar harus membuat formulasi, bagaimana caranya mengakomodir semua anak-anak kita yang tidak mendapatkan sekolah, baik itu dibuatkan re-grup per kecamatan atau seperti apa,” kata politisi PAN itu.

Dia mendesak pemerintah tidak acuh dengan permasalahan ini. Intervensi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi anak-anak yang tinggal di Makassar justru harus bersekolah di luar kota karena kuota penuh.

“Ini bagaimana caranya pemerintah harus hadir. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bersekolah di tempat sendiri. Makanya saya berharap, tidak ada lagi hari ini anak-anak, khususnya yang tamat SD ataupun baru yang masuk SD tidak bersekolah atau tidak mendapatkan sekolahnya karena tidak mendapatkan kuota sekolah,” pungkas Sahruddin.

Pemerintah perlu menciptakan formulasi khusus agar mampu mengakomodir seluruh calon peserta didik untuk mendapatkan sekolah.

“Saya berharap, tidak ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena tidak mendapatkan sekolah,” ujar Sahruddin.

Sahruddin menambahkan yang menjadi catatan yaitu tidak semua calon peserta didik mendapatkan kuota untuk bersekolah di sekolah negeri tertentu atau yang terdekat dari tempat tinggalnya.

“Pemerintah kota Makassar harus membuat formulasi, bagaimana caranya mengakomodir semua anak-anak kita yang tidak mendapatkan sekolah, baik itu dibuatkan re-grup per kecamatan atau seperti apa,” kata politisi PAN itu.

Dia mendesak pemerintah tidak acuh dengan permasalahan ini. Intervensi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi anak-anak yang tinggal di Makassar justru harus bersekolah di luar kota karena kuota penuh.

“Ini bagaimana caranya pemerintah harus hadir. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bersekolah di tempat sendiri. Makanya saya berharap, tidak ada lagi hari ini anak-anak, khususnya yang tamat SD ataupun baru yang masuk SD tidak bersekolah atau tidak mendapatkan sekolahnya karena tidak mendapatkan kuota sekolah,” pungkas Sahruddin.(*)

---