Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David saat ditemui di Gedung DPRD Makassar, Selasa (08/09/2020).

Banggar DPRD Makassar Pertanyakan Keseriusan Pemkot Bahas KUA-PPAS

Selasa, 08 September 2020 | 20:00 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David geram. Ia mempertanyakan keseriusan Pemkot Makassar dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Diketahui, pihak DPRD Makassar telah mengirimkan surat kepada Pemkot Makassar. Surat tersebut berisi permintaan berkas untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan T. A 2020. 

Surat ini rupanya telah dua kali dikirim, tetapi, kata Mario, Pemkot tidak kunjung penuhi permintaannya. Akibatnya, pihak Banggar sudah dua kali membatalkan rapat karena tidak adanya data dari Pemkot.

“Saya ini datang mau rapat Banggar. Tapi tidak ada berkas dari pemkot, makanya ditunda lagi. Kami sudah dua kali mengirim surat tetapi tidak ada balasan,” ujar Mario saat ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (08/09/2020).

Olehnya, legislator dari fraksi Partai Nasdem tersebut mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar. Mario juga menyebut tindakan tersebut telah melanggar Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 dan Nomor 64 Tahun 2020, sebab hal ini dianggap fundamental dalam pemerintahan.

“Ada apa Pemkot Makassar? Kenapa sampai hari ini tidak memasukkan dokumen KUA-PPAS ke DPRD Makassar. Ini melanggar Permendagri 33 Tahun 2019, Permendagri 64 Tahun 2020. Hal fundamental di pemerintahan kita harus taat asas didalam menjalankan pemerintahan,” ujar Mario.

Seharusnya, lanjut Mario, dokumen KUA PPAS sudah disetir dan dibahas pada bulan Agustus lalu. Tetapi karena sampai hari ini tidak masuk, sehingga pembahasan pun harus ditunda lagi. Padahal, pihak DPRD sudah menjadwalkan rapat pada hari ini.

“Ini fatal di pemerintahan, jikalau fundamental saja jadwal pembahasan anggaran untuk membangun Makassar dan membangun menjalankan pemerintahan itu tidak dibahas, ada apa Pemkot Makassar saat ini, fatal ini,” tegas Mario.

“Kami sudah jadwalkan di Bamus hari ini untuk kami bersama-sama membahas apa perubahan-perubahan yang harus kita bangun di Makassar ini dan apa yang menjadi strategi jalannya pemerintahan, tapi ini dua kali sudah menyurat, dokumennya belum diserahkan ke DPRD,” cetusnya. (*)


BACA JUGA