MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Ribuan massa yang didominasi oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat (Ormas) telah menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka pun telah memulai demo ini sejak 6 Oktober.

Terkhusus di Sulawesi Selatan (Sulsel), seluruh wilayah juga turut merespon peraturan yang dianggap kontroversi tersebut. Aksi yang digelar pun tak sedikit yang berujung pada kericuhan.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA) pun menanggapi aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini. Kata dia, demo boleh saja dilakukan sebab itu merupakan bagian dari demokrasi

Akan tetapi, ia mengimbau kepada massa aksi agar tidak bertindak represif. Terlebih, saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung.

“Ini harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan damai taat aturan dan tidak menjadi anarkis khususnya di masa pandemi,” katanya dalam video yang beredar di grup WhatsApp, Kamis (8/10/2020).

“Mohon kita jangan sampai kegiatan unjuk rasa ini justru kesehatan yang dapat berdampak,” sambung pria asal Parepare ini.

Lanjut, menurutnya, hal yang wajar apabila seluruh elemen terkhusus mahasiswa dan buruh atau pekerja menggelar aksi penolakan. Olehnya, ia legowo terhadap apa yang dilakukan mereka saat ini.

“Secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat berkaitan dengan UU Cipta kerja yang kontroversial ini. Kami memahami hal itu panggilan nurani cendekiawan selaku insan kampus,” lanjutnya. 

Terakhir, Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi. Utamanya, aparat kepolisian yang terus mengawal jalannya demo ini.

“Dari lubuk hati yang paling dalam saya sangat berharap bisa menjaga unjuk rasa dan meminta untuk tidak melakukan tindakan represif atau kekerasan,” tutupnya.(*)

---