Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Hj Kamsinah membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (8/10/2020).

Plt Sekda Gowa Dorong Pelaku Usaha Jaga Ketersediaan Bahan Pangan

Jumat, 09 Oktober 2020 | 18:51 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

GOWA, GOSULSEL.COM–Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Hj Kamsinah membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (8/10/2020).

Ia mengatakan di tengah pandemi Covid-19 ini, yang menjadi perhatian bagaimana mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi menjaga ketersediaan stok bahan pangan dan tidak mengambil keuntungan dari kondisi saat ini.

“Sekarang yang dibutuhkan melibatkan semua BUMD, koperasi, toko tani dan swasta sebagai pemasok pangan dan bekerjasama dalam pendistribusiannya,” ungkapnya.

Selain itu, terkait ketersediaan ketahanan pangan di Gowa dipastikan aman bahkan melebihi kebutuhan masyarakat di bulan ini seperti beras tersedia 320.765 ton sedangkan kebutuhan 9.127 ton, gula pasir tersedia 2.010 ton sementara kebutuhan hanya 1.369 ton, telur 53.553.642 biji dan kebutuhan 45.636.420 biji. Begitupla dengan daging sapi dan ayam, sayur dan buah, dan lainnya.



Direktur Divisi Ekonomi Bank Indonesia, Endang Kurnia Saputra, mengatakan Kabupaten Gowa yang masuk pada wilayah Makassar bersama Takalar mengalami inflasi 1,64 persen.

Hal tersbebut kata Endang masih terbilang wajar di tengah pandemi ini. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu mengurangnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh beberapa hal salah satunya penurunan omset bagi pelaku usaha dan PHK sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat itu sendiri.

“Inflasi bulan ini masih terkedali sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi tantangan utama kita meningkatkan kembali daya beli masyarakat,” bebernya.

Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan yakni meningkatkan sektor pertanian melalui teknologi pertanian dan digital farming, membuka kembali lapangan kerja, fiscal driven, penyerapan APBD menjadi faktor kunci, dan memberdayakan UMKM.

“Pesan kami untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara mendorong terciptanya lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak seperti pertanian, agar perekonomian masyarakat meningkatkan dan daya beli juga ikut meningkat,” pungkasnya.(*)


BACA JUGA