Calon Wali Kota Makassar nomor urut 3, Dr Syamsu Rizal MI (Deng Ical) menyampaikan visi misinya di hadapan warga Antang, Manggala, Jumat (16/10/2020)

Sampaikan Visi Misi, Deng Ical Tegaskan Pemerintah Tugasnya Melayani Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2020 | 23:19 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Calon Wali Kota Makassar nomor urut 3, Dr Syamsu Rizal MI (Deng Ical) mendapat giliran berkampanye di zona 3. Zona yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea. Di zona ini, Deng Ical memanfaatkan untuk menyampaikan visi misinya di hadapan warga Antang, Manggala.

Di hadapan warga, Deng Ical menjelaskan, dirinya ingin manjadi wali kota untuk melakukan reformasi birokrasi. Apa itu, membangun birokrasi yang melayani. Bukan yang merasa lebih bos dari masyarakat.

“Sejatinya, birokrasi itu ada untuk melayani. Sayangnya, pola pikir ASN ini masih cenderung menganggap diri lebih bos dari masyarakat. Ini yang penting untuk diubah ke depan,” ungkapnya.

Ia berharap, melalui program reformasi birokrasi, maka pelayanan masyarakat lebih optimal. ASN yang melayani lebih sombere. Lebih ramah dan cepat melayani.



“Guna menyesuaikan dengan tantangan pelayanan saat ini, kami akan membentuk birokrasi Dilan, yakni digital melayani. Pelayanan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.

Peraih doktor kebijakan publik ini menegaskan, pemerintah harus dikembalikan semangatnya pada melayani. Bukan bos. Apalagi yang bayar gaji ASN ini adalah rakyat. “Karena itu, tidak boleh karena namanya pemerintah sehingga pallaki parentah. Tapi justru harus menjadi pelayan masyarakat agar bisa lebih produktif,” tegasnya.

Deng Ical juga bicara soal program penanganan banjir. Selama ini, kata dia, ada masalah yang cenderung tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Khususya di daerah Manggala, Antang. Yakni, saat musim hujan terjadi banjir dan saat kemarau kesulitan air.

“Ini juga menjadi masalah prioritas yang akan kami tangani bersama dengan Dokter Fadli Ananda,” terangnya.

Program prioritas atau 100 hari pertama adalah penyatuan data. Program ini juga menjadi sangat penting karena menjadi basis pengambilan kebijakan. “Ini supaya tidak ada lagi yang berhak dapat BLT tidak dapat, sebaliknya yang dapat justru tidak bersyarat. Nah ini ujung tombaknya di RT/RW sehingga RT/RW juga nantinya akan kita fasilitasi,” kuncinya.(*)