Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin saat ditemui di Hotel Claro, Selasa (20/10/2020).

Didesak Copot Kepala UPTD Kanre Rong, Rudy Tunggu Hasil Evaluasi Inspektorat

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:33 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sejumlah Anggota DPRD Kota Makassar mendesak agar Kepala UPTD Kanre Rong, Muhammad Said untuk dicopot atau di non job. Sebab, ia terlibat dalam kasus pungli untuk lapak pedagang. 

Anggota DPRD Makassar Bidang Perekonomian, Nurul Hidayat menjadi salah satu dari sekian yang mendesak agar Said dicopot dari jabatannya. Nurul meminta Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskopukm), Evi Aprialty tak melindungi anggotanya yang terlibat dalam kasus.

“Jangan terjadi pembiaran sehingga terkesan Kadis Koperasi menjadi pelindung dari pengelola yang diduga melakukan pungli di kawasan kuliner Kanre Rong,” katanya saat ditemui Jumat (16/10/2020) lalu.

Desakan non job atau pencopotan bukan tanpa alasan. Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan, ketika Kepala UPTD dinonjobkan bisa lebih fokus dengan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. 



“Harus segera dinonjobkan ini kepala pengelola Kanre Rong, jangan terkesan terjadi pembiaran yang berkelanjutan agar dia bisa lebih fokus dalam pemeriksaanya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memutuskan hal itu. Sebab, Inspektorat hingga kini masih melakukan pengkajian terhadap kasus tersebut. 

“Ini sementara dikaji dulu,” singkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel ini saat ditemui di Gedung DPRD Makassar, Jumat (24/10/2020).

Dari hasil pengkajian Inspektorat, kata Rudy, baru bisa dipertimbangkan perihal jenis sanksi yang bakal diberikan oleh Said. Olehnya, ia meminta seluruh pihak untuk bersabar.

“Kami tunggu dulu evaluasi Inspektorat. Karena dalam pemberian punishment orang kita harus punya dasar yang rasional,” tutupnya.(*)


BACA JUGA