MAROS, GOSULSEL.COM– Kunjungan kerja (kunker) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Maros bersama delapan Kepala Desa, sejumlah tokoh masyarakat, pemuda serta Camat Tompobulu ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beberapa waktu lalu diduga dipolitisasi paslon Bupati dan wakil Bupati Maros tertentu.

Hal itu membuat Koalisi Pemuda Keren (KPK) ikut angkat bicara. Melalui koordinatornya Mansyur, bahwa dugaan ini di khawatirkan melahirkan fitnah ditengah masyarakat dan merugikan paslon tertentu.

Olehnya, ia meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros agar mengusut tuntas dugaan tersebut.

“Kami meminta kepada Bawaslu untuk mengusut dugaan tersebut sampai tuntas. Siapa sebenarnya paslon yang memanfaatkan kunker tersebut, atau jangan- jangan tim hukum Maros Unggul hanya mengada-ada saja,” kata kader Hanura itu. Senin (26/10/2020).

Ancu sapaannya menegaskan bahwa jika hal ini tidak terbukti, sudah seharusnya tim hukum Maros Unggul untuk melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi dugaan itu.

“Jika tidak terbukti, kami meminta tim hukum Maros Unggul untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke masyarakat Maros karena telah menyebar opini sesat yang berpotensi mencederai proses demokrasi yang kita bangun selama ini,” tegasnya.(*)

---