Kepala BKKBN Pusat, DR.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp,OG(K) didampingi Kepala BKKBN Sulsel, Dra Hj Andi Ritamariani, M.Pd, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Selasa (27/10/2020)

Serapan Anggaran BKKBN Sulsel Capai 70 Persen Jelang Akhir Tahun

Selasa, 27 Oktober 2020 | 21:53 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sebesar 70 persen lebih anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel telah terserap sampai kuartal ketiga bulan Oktober ini. Sisanya, telah teralokasikan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat, DR.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp,OG(K), saat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, di Kantor BKKBN Sulsel, Jl A.P. Pettarani No. 122, Selasa (27/10/2020).

“Sisa anggaran sekitar 20%. Sekitar Rp400 juta dan itu sudah di plotting. Pak Kabidnya saya minta berjanji ke saya untuk nanti 100 persen di akhir tahun. Awal tahun saya akan lihat janjinya Kabid ke saya,” ujarnya.

Meski telah terserap hingga 70 persen lebih, namun terdapat anggaran yang tidak dapat terserap yaitu belanja pegawai.



“Masih ada sekitar Rp7 miliar yang harusnya gaji pegawai. Tapi tidak bisa dibelanjakan gaji pegawai karena memang tunjangan kinerjanya di masa pandemi ini tidak bisa 100 persen seperti sebelum pandemi,” jelasnya.

Ia berharap hingga akhir tahun, BKKBN Sulsel dapat memanfaatkan sisa anggaran agar terserap maksimal. “Harus di atas 98 persen. Tapi saya mintanya 100 persen. Sisanya kan ada unsur wallahu alam. Kita menyempurnakan ikhtiar meluruskan niat,” ungkapnya.

Lanjutnya, dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, ia berharap dapat memaksimalkan kinerja SDM yang ada. Karenanya, BKKBN Pusat akan menggelontorkan anggaran senilai Rp400 miliar pada tahun 2021. Nantinya anggaran tersebut akan dibagikan ke seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.

“Kami mengalokasikan anggaran untuk kabupaten kota tadi tahun depan, kita kawal dengan joint audit dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) dan Kemendagri dana ini, agar sampai ke masyarakat,” tukasnya.(*)