Presiden RI, Joko Widodo (Foto Instagram @jokowi)

Presiden Minta Pengadaan Barang dan Jasa Makin Efektif

Rabu, 18 November 2020 | 18:22 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

BOGOR, GOSULSEL.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Rakornas LKPP) 2020 melalui video virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Dalam kesempatan ini, Presiden meminta agar semua Lembaga, Kementerian dan seluruh Pemerintah Daerah segera melakukan penyerapan anggaran APBD dan APBN melalui sitem pengadaan barang dan jasa secara baik, efektif serta memiliki nilai manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.

“Karena itu LKPP harus berani mengambil kebijakan trobosan seperti memanfaatkan kemajuan teknologi, data analitik dan metode artificial intelegen. Dengan begitu, kita bisa memonitor setiap transaksi yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah,” katanya.

Menurut Presiden, dalam situasi dan tekanan ekonomi yang sangat sulit akibat Covid-19, maka, pengelolaan brang dan jasa harus dilakukan secara baik dan efektif, sehingga anggran APBD maupun APBN mampu berjalan sesuai dengan perencanaan.



“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah konsumsi dan belanja pemerintah. Karena itu, pengadaan barang dan jasa harus betul betul kita belanjakan sesuai dengan rencana APBD dan APBN yang ada. Sudah saatnya kita melakukan perubahan besar, terutama pada sistem barang dan jasa yang lebih baik, super cepat, transparan dan akuntabel,” katanya.

Ketua LKPP,  Roni Dwi Susanto menyampaikan terimakasih atas arahan Presiden serta kehadiran para pimpinan lembaga negera, Kementerian serta Pemerintah Daerah dalam kegiatan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2020.

“Rakornas ini dilaksanakan sebagai ajang pemberian apresiasi bagi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Alhamdulillah acara ini dihadiri kurang lebih 2000 peserta baik yang hadir secara langsung maupun virtual,” katanya.

Sebagai informasi, penghargaan ini menetapkan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Kabupaten Sukamara dan Kota Lumbuk Linggau sebagai Kementerian dan lembaga dengan pengadaan paling transparan di Indonesia.

Roni mengatakan, LKPP sejauh ini sudah melakukan evaluasi secara konkrit terkait sistem pengadaan barang dan jasa agar menjadi lebih mudah, terencana dan efektif. Salah satunya dengan menggunakan instrumen teknologi melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

“Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat layanan berkualitas. Jadi, pandemi Covid ini harus jadi momen untuk mengatasi kesenjangan sosial melalui pengadaan barang dan jasa secara baik,” katanya.

Roni menambahkan, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi masukan dan rumusan kebijakan LKPP dalam memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa yang jauh lebih baik.(*)


BACA JUGA