Pulihkan Ekonomi Sektor Pariwisata, DPRD Makassar Usul Anggaran Dispar Ditambah

Jumat, 20 November 2020 | 19:22 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar memberikan perhatian khusus untuk sektor pariwisata. Pihaknya pun meminta adanya penambahan anggaran pemulihan ekonomi di sektor itu ke Dinas Pariwisata (Dispar).

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi B, Mario David. Ia mengatakan bahwa usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada rapat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 hanya Rp10 miliar. Sementara itu jauh dari target pemulihan.

“Komisi B berkesimpulan untuk menaikkan anggaran indikatif mereka yang tadinya Rp10 milliar pagu mereka, kita mau naikkan hingga Rp25 miliar,” kata Mario, Jumat (20/11/2020).

Mario menyebut anggaran yang diusulkan TAPD yakni Rp19 miliar sangat menyedihkan. Menurutnya, untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata perlu banyak anggaran.



“Kalau melihat pagu anggaran yang diberikan itu kita lihat memang sangat menyedihkan. Oleh karenanya kita mengembalikan pada Pemkot sesuai tagline pembangunannya tentang bagaimana menaikkan investasi khususnya juga peningkatan kepariwisataan,” sambung Legislator Fraksi Nasdem ini.

Anggaran Rp25 miliar yang diusulkan pihaknya, kata Mario, dapat diperuntukkan kembali pada beberapa program yang lebih relevan dengan pemulihan. Misalnya, pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi, program pemasaran hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Hal ini juga disesuaikan dengan upaya pengembangan induk pariwisata berbasis kepulauan. Yang di mana tengah dirancang DPRD dan rencana akan diterapkan penuh pada tahun 2021.

“Jadi Insha Allah selesai tahun depan. Pengembangan itu salah satunya akan ada 12 pulau yang akan dikembangkan dan tahun ini sudah dimulai oleh Pj Wali Kota Makassar, makanya kita support untuk itu (penambahan). Sementara investasinya menunggu RIPPDA, nah yang harus kita lakukan sekarang adalah pembangunan sumber daya manusianya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi B lainnya, Hasanuddin Leo mengatakan, pengembangan sektor pariwisata menjadi efek domino terhadap sektor lain. Di mana jika sektor pariwisata baik maka akan berimbas pada investasi sehingga hal ini perlu didukung.

“Makassar ini kota jasa, sehingga memang pengembangan berbagai sektor termasuk sektor pariwisata ini perlu ada pengembangan yang multi, karena sebenarnya jika pariwisata berkembang dia akan memberi dampak pada sektor-sektor lain,” ujar Leo.

Dari hasil jejak pendapat bersama Dispar, program kepariwisataan hanya diusul empat buah. Hal tersebut sangat minim dan jauh dari upaya pemulihan, sementara masih banyak program yang seharusnya digalakkan untuk pemulihan kembali ekonomi di 2021.

“Banyak yang mau dilakukan ini tapi tersandung dengan pengalokasian anggaran yang diberikan oleh TAPD. Sehingga kalau tetap seperti itu akan kurang maksimal dalam pengembangan pariwisata itu sendiri,” tutup Leo.(*)


BACA JUGA