Ingin Layanan Publik Baik, None: Perhatikan Kesejahteraan Pelayan Publik di Garda Terdepan

Selasa, 24 November 2020 | 23:02 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

JAKARTA, GOSULSEL.COM – Debat Publik Tahap II Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar berlangsung alot, Selasa malam, 24 November 2020. Kandidat tak segan saling menjatuhkan, dengan pertanyaan yang menyudutkan.

Calon Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mempertanyakan mengenai program pemberian kewenangan kepada Ketua RT untuk pengurusan administrasi kependudukan, yang digagas paslon nomor urut 4, Irman Yasin Limpo – Andi Zunnun Armin NH. Menurut pendamping Moh Ramdhan Pomanto ini, hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena masalah administrasi kependudukan memiliki aturan tersendiri.

Menanggapi hal tersebut, Irman “None” Yasin Limpo, secara tegas menjelaskan mengenai program tersebut. Ia memaparkan, pemahaman pendelegasian kewenangan dengan pemberian kewenangan, sangat berbeda. Dalam pendelegasian, kewenangan tetap berada di pemerintah, tetapi pelayanannya dipindahkan ke tingkat RT.

“Jadi harus dipahami dulu, bahwa pendelegasian kewenangan itu berbeda dengan pemberian kewenangan,” tegasnya.



Melalui proses digitalisasi, tidak ada yang sulit dilakukan. Begitupun dengan masalah administrasi kependudukan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. 

“Yang dipindahkan itu pelayanannya. Yang tadinya harus di catatan sipil, dipindahkan ke Ketua RT, termasuk cetak blanko itu,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan publik, menurut None, yang harus dilakukan adalah memperpendek rentang kendali antar struktur pemerintahan sampai tingkat layanan. Mengintegrasikan arah layanan, dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang berada di garda terdepan pelayanan publik.

“Yang paling penting, mereka yang berada di garda terdepan melayani masyarakat, harus ditingkatkan kesejahteraannya. Pemadam kebakaran, Satpol PP, guru, tenaga kesehatan, dan lain-lain yang bukan berstatus ASN, harus diberi upah berdasarkan upah standar kehidupan yang layak. Upah Minimum Regional (UMR) itu harus ditaati pemerintah dulu, baru didorong ke masyarakat,” terangnya.

Sementara, Dokter Fadli Ananda, Wakil dari Syamsu Rizal, justru mengapresiasi gagasan dan pemikiran Irman Yasin Limpo. Bahkan, ia berharap, semua bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh kandidat nomor urut 4 tersebut.

“Saya setuju dengan tiga hal yg disampaikan paslon nomor 4. Semoga bisa dilaksanakan semua pihak,” kata Fadli.

Sekedar diketahui, Pilwali Makassar diikuti empat paslon. Masing-masing, Moh Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi, Munafri Arifuddin – Rahman Bando, Syamsu Rizal – Fadli Ananda, dan Irman Yasin Limpo – Andi Zunnun Armin NH.(*)


BACA JUGA