MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Tenaga honorer yang berada dalam lingkup Pemkot Makassar segera dipangkas. Kebijakan itu mulai berlaku pada tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin. Bahkan, ia mengaku sudah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) untuk melakukan pengkajian. Dan evaluasi juga sementara berlangsung.

“Saya sudah suruh kaji sekarang, untuk keperluan 2021,” ungkap Rudy saat ditemui, Kamis (26/11/2020).

Adapun alasannya, Rudy menilai jika banyak tenaga honorer yang tidak produktif. Sehingga, evaluasi kinerja perlu dilakukan. Jika buruk, maka pemutusan kontrak kerja menanti mereka.

“Apalagi yang tidak produktif, yang tidak aktif, tidak pernah datang. Itu saya minta duluan kita coba eliminir,” nilai Rudy.

Pemetaan tenaga honorer masing-masing SKPD juga sudah dilakukan. Hal itu untuk merasionalisasi tenaga honorer agar jumlahnya sesuai kebutuhan. Terlebih, alokasi anggaran untuk tenaga kontrak cukup besar.

“Kita punya banyak tenaga honorer banyak sekali, kita di satu sisi coba mapping, berapa kebutuhan kita,” lanjut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel ini.

Pemkot sendiri menggelontorkan dana sebesar Rp 152 Miliar untuk memberi gaji kepada 8.449 tenaga honorer di tahun 2020. Setiap bulan, mereka digaji Rp 1,5 Juta. Ini belum termasuk potongan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Dari 8.449 tenaga honorer yang ada, menurut Rudy, ada tidak yang bekerja namun tetap mendapatkan gaji. Mereka pun malah disamakan dengan honorer yang produktif.

“Kita mau berikan keadilan, khususnya honorer yang sudah kerja siang sampai malam, masa gajinya kecil, padahal ada yang tidak kerja terima gaji juga,” sambungnya.

Seusai kontrak dalam SK, evaluasi akan berlangsung sampai Desember. Struktur tenaga kontrak hanya merekrut pegawai yang betul-betul memiliki kinerja bagus.

“Iya, di Dinas PU kan sudah saya hentikan beberapa orang honorer di sana. Yang tidak pernah aktif,” tutup Rudy. (*)

---