Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin saat hadir dalam Rapat Paripurna Keenam Belas Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Kota Makassar yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Minggu (29/11/2020)

Benahi Pulau, Pemkot Makassar Siapkan Perbaikan Infrastruktur

Senin, 30 November 2020 | 10:52 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin turut memperhatikan kehidupan warga yang berada di kepulauan. Menurutnya, mereka juga berhak mendapatkan hak hidup layak seperti halnya warga lainnya.

Hal tersebut disampaikan saat hadir dalam Rapat Paripurna Keenam Belas Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Kota Makassar yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Minggu (29/11/2020). Rudy pun menyampaikan sejumlah upaya yang akan di lakukan Pemkot Makassar untuk meningkatkan taraf hidup warga pulau.

Ia berharap dengan adanya langkah seperti membuat pemecah ombak dapat memberikan sentuhan positif. Ini untuk perbaikan infrastruktur pulau.

“Tidak ada perbedaan antara warga di darat maupun di pulau. Semua berhak mendapatkan fasilitas dan hidup layak. Semua warga Makassar. Olehnya, Pemkot akan bertahap membenahi segala infrastruktur yang di butuhkan,” jelas Rudy.



Lebih lanjut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel ini menyebutkan beberapa langkah yang akan di lakukan ke depannya. Salah satunya ialah revitalisasi dermaga.

“Selain pemecah ombak, Pemkot Makassar juga akan melakukan renovasi dermaga, jembatan, juga perbaikan jalan dan tanggul. Ini semua bukti bahwa pemerintah memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait lahan salah satu kantor lurah yang di klaim pihak lain, ia mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti. Kemudian selanjutnya akan di bawa ke pengadilan.

“Memang betul ada lahan kantor lurah kita di Pulau Lae-lae yang katanya punya salah satu oknum. Saat ini kita siapkan dulu dokumen serta bukti pendukung lainnya. Jika semuanya telah rampung, Pemkot siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Rapat dengan agenda tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD tahun 2021 ini juga turut di hadiri Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar Andi Suhada Sappaile dan Wakil Ketua III, Nurhaldin NH. Serta para SKPD Pemkot Makassar juga para anggota DPRD Kota Makassar lainnya.(*)


BACA JUGA