MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tengah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ihwal Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) tahun 2021.

Hal itu sebagai acuan pedoman dalam perencanaan pembangunan pariwisata di daerah sesuai dengan potensi wisata yang ada, sehingga mampu menjadi daya tarik daerah.

“Rencana pengembangan induk pariwisata sudah ada di DPRD, Insya Allah selesai tahun depan, pengembangan itu salah satunya bahwa akan ada 12 pulau yang akan kita kembangkan,” kata Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Mario David, Rabu (2/12/2020).

David mengatakan rencana tersebut tinggal menunggu RIPARDA rampung. Sementara regulasi kepariwisataannya diatur melalui Perda.

Menurutnya, upaya ini sebagai salah satu rencana strategis pembangunan jangka panjang yang akan berimbas pada pengembangan sektor ekonomi.

“Tahun ini sudah dimulai oleh Pj Wali Kota di Pulau Lanjukang. Kita support, untuk itu sekarang pembangunan investasinya menunggu RIPARDA,” ucap Mario.

Legislator Nasdem ini mengatakan saat ini pemerintah perlu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyusun rencana pengembangan ini. Pasalnya, diperlukan anggaran penunjang yang mumpuni.

Sebelumnya dewan telah mengusulkan penambahan anggaran hingga Rp12 milliar ke Dinas Pariwisata untuk mengakselerasi rencana pengembangan ini dan telah disahkan melalui Paripurna, pada Senin, 23 November 2020 lalu.

“Komisi B berkesimpulan menaikkan pagu anggaran, untuk ini sesuai tagline pembangunannya tentang bagaimana menaikkan investasi khususnya juga bagian kepariwisataan,” bebernya.

“Struktur geografis Kota Makassar sebagai kota niaga sangat potensial untuk meningkatkan wisata bahari, kepulauan dianggap sebagai wisata andalan yang memiliki prospek menjanjikan sehingga upaya ini terus didorong pemerintah,” sambungnya kemudian.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan salah satu pulau awal yang tengah dikembangkan adalah Pulau Lanjukang.

Sejumlah fasilitas penunjang seperti ruang komunal, jalan, dan dermaga mulai ditata dengan baik.

“Ini merupakan inisiasi gubernur untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat pulau yang memang kalau kita lihat selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar Rudy.(*)

---