MAKASSAR, GOSULSEL.COM—Pandemi Covid-19 rupanya tak sepenuhnya mempengaruhi cara kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Sebab, selama ini, Pemkot terus melakukan kegiatan seremonial yang justru mengundang kerumunan. Termasuk tetap melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

 

Di satu sisi, pemerintah konsisten mengimbau untuk tak mengadakan kegiatan yang sifatnya tidak berkerumun. Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik, Dirga pun menyoroti perjalanan dinas Pemkot yang terbilang fantastis di tengah pandemi.

 

Berdasarkan data aplikasi SiRUP LKPP Pemkot Makassar tahun anggaran 2020, alokasi anggaran perjalanan dinas tak sedikit. Ialah sebanyak Rp.95.971.000.000.

 

Padahal, sebelumnya, kata Dirga, Pemkot telah mengumumkan ke publik. Ini tentang adanya refocusing anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19.

 

“Ternyata masih banyak perjalanan dinas keluar kota dan nilainya fantastis. Angka tersebut akumulasi perjalanan dinas OPD dan DPRD Makassar” katanya, Sabtu (26/12/2020).

 

Ia menilai Pemkot melakukan pembohongan publik. Hal itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah mengendalikan Covid-19 di Makassar.

 

“Waktu Pj Iqbal menjabat, dia mengatakan anggaran perjalanan dinas akan di-refocusing atau ditiadakan, ternyata fakta berkata lain,” ungkapnya.

 

Pemerintah semestinya tidak memperbesar peluang penyelewengan dengan program rapat di luar kota. Di mana kini digalakkan pada masa pandemi.

 

Dirga mengatakan perjalanan dinas keluar kota di tengah pandemi Covid-19 sangat berbahaya. Sebab, dapat membawa dan menyebarkan virus di kalangan aparat pemerintah kota. 

 

“Sekarang banyak Petinggi Pemkot dan Dewan yang pernah dan sedang terpapar. Ini pasti sudah turut menyebarkan ke orang lain,” ucap Dirga.

 

Menurut Dirga, sejatinya dalam keadaan Covid-19 ini, perjalanan dinas keluar kota tidak perlu menyerap anggaran hingga mencapai angka 95 milyar.

 

Dirga berharap, pada tahun anggaran 2021, Pemkot Makassar lebih transparan. Dan akuntabel dalam pengelolaan informasi publik di kota makassar.

 

“Semua hasil pembahasan anggaran untuk TA 2021 haru diumumkan kepada publik, agar masyarakat bisa turut serta mengawasi,” ungkap Dirga.

 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pejabat pemerintah Kota Makassar terpapar Covid-19. Sejumlah pihak menduga hal itu setelah pejabat tersebut melakukan kunjungan ke luar daerah. 

 

Pemerintah Kota Makassar pun kemudian menerapkan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Agar menghadang penyebaran virus Covid-19 

 

Disampaikan Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Ortala Pemkot Makassar, Indarwati, setiap instansi hanya mempekerjakan sepertiga pegawai. Kemudian sisanya bekerja dari rumah.

 

“Pegawai masuk, kita bagi tiga. Misalkan hari ini masuk, dua hari jedanya baru dia masuk lagi. Tapi itu mewakili tugas dan fungsi yang ada di setiap SKPD. Artinya terwakili setiap hari,” kata Indarwati.

 

Pegawai yang bekerja dari rumah akan bergantian bekerja di kantor. Kebijakan tersebut tidak mengatur pimpinan dan para pejabat struktural. Mereka wajib bekerja seperti biasa.

 

Terbaru, lima staf dan lima Anggota DPRD Kota Makassar terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka dinyatakan terjangkit Corona setelah menjalani tes usap usai melakukan perjalanan dinas ke Bali. 

 

“Saya tidak bisa sebut nama mereka, yang jelas lima anggota dan lima staf terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Humas DPRD Kota Makassar, Taufiq Natsir.

 

Perjalanan dinas tersebut berlangsung pada 21 hingga 22 Desember 2020. Taufik menjelaskan kunjungan dinas itu dalam rangka Bimbingan dan Teknis (Bimtek) serta kunjungan komisi yang diikuti oleh empat komisi di DPRD Kota Makassar. 

 

“Baru pulang dari Bali, mereka kunjungan komisi serentak yang diikuti oleh empat komisi,” tuturnya. (*)

---