Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dalam video yang beredar di grup WhatsApp, Kamis (8/10/2020)

Bantah Pemprov Berutang Rp 200 M ke Kontraktor, NA: Uang Kita Banyak

Senin, 11 Januari 2021 | 17:42 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pemprov Sulsel dikabarkan mempunyai tunggakan atau utang ke kontraktor yang telah menyelesaikan pengerjaan proyeknya di tahun 2020. Total yang harus dibayarkan ialah Rp 200 Miliar.

Menanggapi kabar tersebut, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) membantah. Ia menegaskan bahwa pihaknya sanggup untuk membayarkan kontraktor.

“Tidak benar itu, uang kita banyak. Cuma rekanan itu maunya dibayar tapi kualitas kerjanya gimana,” kata Nurdin saat ditemui di Puri Asri Raya, Senin (11/01/2021).

Kendati demikian, pihaknya ingin lebih dulu melihat proyek yang telah dirampungkan oleh kontraktor. Sebab, menurut dia, kualitasnya perlu diperhatikan sebelum dilakukan pembayaran.



“Kan saya minta semua sebelum dibayar, cek kualitas kerjanya bagus tidak. Kalau bagus, bayar, jangan bilang tidak bagus, malah kita buru suruh bayar,” sambung pria asal Parepare ini.

Sebelumnya, disampaikan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target menjadi penyebab Pemprov memiliki utang. Total keseluruhan ialah Rp 270 Miliar.

Ia menjelaskan target PAD Sulsel 2021 yakni sebesar Rp 4,1 Triliun. Namun total PAD Sulsel hanya mencapai Rp 3,8 Triliun, artinya minus Rp 238 Miliar lebih.

“Tunggakan kita kepada rekanan sekitar Rp 200 Miliar. Belum ada lagi TPP yang juga tak bisa dibayarkan, karena sumber anggarannya dari PAD juga,” katanya.

Salehuddin merinci sebanyak Rp 200 Miliar tunggakan yang harus dibayarkan kepada kontraktor. Dan Rp 70 Miliar untuk TPP. Sehingga totalnya sebesar Rp 270 Miliar. 

Selain itu, realisasi PAD juga rendah lantaran transfer dari pusat juga rendah. Seperti untuk pajak rokok yang hanya tercapai 74,51 persen. Dari target Rp 898 Miliar hanya tercapai Rp 669 Miliar.  

Begitupun, lanjut Salehuddin, Dana Bagi Hasil untuk tahun ini juga ikut mengalami penurunan. Ialah minus hampir mencapai Rp 79 Miliar.

“Harusnya kita dapat Rp 352 Miliar. Tetapi yang masuk dan ditransfer pusat hanya Rp 272 Miliar. Memang dari pusat sedang defisit, yang berpengaruh ke daerah,” jelasnya. (*)


BACA JUGA