Geger Isu Jual Beli Jabatan di Pemkot, Danny Minta ASN Waspada
MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Wali Kota Makassar terpilih, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto meminta kepada masyakarat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewaspadai oknum yang mengatasnamakan tim Danny Fatma. Apalagi untuk mendapatkan jabatan.
“Saya meminta kepada siapapun, khususnya ASN jangan percaya kalau ada yang menjanjikan jabatan. Apalagi, sampai meminta uang,” terang Danny, Kamis (3/2/2021).
Danny dengan tegas membantah, jika ada tim Danny-Fatma yang melakukan jual beli jabatan. Bantahan ini, diungkapkannya kepada aktivis anti korupsi Djusman AR, yang mengkonfirmasi aduan salah satu pejabat kelurahan di Kota Makassar yang diterima.
“Tidak benar itu, Pak Djusman. Tidak ada tim kita (Danny-Fatma) yang seperti itu. Kalau ada seperti itu, kita akan laporkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.
Sementara, Djusman mengakui, telah menerima aduan langsung dari salah satu pejabat kelurahan di Kota Makassar. Di mana mendapatkan tawaran posisi di bawah kabinet Danny-Fatma nantinya saat menjalankan roda pemerintahan di Pemkot.
“Pejabat ini, datang ke saya mengadu. Katanya, dihubungi orang yang mengaku tim Danny-Fatma ditawari jabatan sebagai Lurah. Caranya, cukup membayar Rp9 juta,” bebernya.
“Makanya, di depan orang ini, yang datang mengadu, saya konfirmasi langsung ke Pak Danny Pomanto, apakah itu benar ada seperti itu atau tidak. Lalu jawabannya, itu tidak benar dan diminta jangan percaya itu,” tambah Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini.
Djusman yang diketahui sebagai advisor Danny Pomanto bidang pencegahan korupsi pada periode pertama sebagai Wali Kota Makassar, mengatakan, hal seperti ini, juga menjadi perhatian pihak lain. Utamanya tim transisi yang dibentuk Danny-Fatma.
“Kita warning Pak Danny Pomanto bersama tim transisi agar tidak main-main dengan persoalan seperti ini. Pemerintah Danny-Fatma harus menjalankan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau good governance sesuai visi misi yang diusung,” tegas Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi ini.
Pasangan Mohammadi Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi sendiri telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sebagai pemenang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2020. Mereka juga telah ditetapkan DPRD Kota Makassar sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar 2020-2025. Pasangan ini sisa menunggu pelantikan.
Sembari menunggu pelantikan, Danny-Fatma membentuk tim transisi. Dan diketahui telah mulai bekerja.
Tim transisi yang dipimpin Prof Yusran Jusuf telah melakukan koordinasi dengan Danny Pomanto, Senin (1/2/2021). Selain Yusran tim transisi yang dibentuk terdiri beberapa pakar yang memahami tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, diantaranya Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Aminuddin Ilmar, Anwar Guru Besar Pendidikan dan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar (UNM), ahli tata ruang dan perkotaan Dr Naidah Naing, serta tokoh koalisi keummatan Ustaz Muhammad Iqbal Djalil.
Selain itu, tim transisi juga melibatkan pakar hukum Unhas Dr Sakka Pati. Ia ditunjuk sebagai sekretaris dan aktivis perempuan Henny Handayani sebagai juru bicara (Jubir).
Langkah pertama yang dilakukan dengan mulai melakukan screening visi misi dan program strategis. Ini dilakukan sebelum pasangan Danny-Fatma resmi menjabat sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar.
Dalam proses screening yang dilakukan di ruang rapat kediaman Danny, Jl Amirullah, Kota Makassar, Senin (1/2/2021), tim transisi mulai membedah satu per satu dari 24 program strategis Danny-Fatm, seperti yang telah dijanjikan selama masa kampanye Pilwalkot Makassar lalu. Dari 24 program strategis tersebut juga nantinya akan menjadi 100 program inovasi yang akan diimplementasikan pasangan Danny-Fatma.
Danny menjelaskan, tim transisi memiliki tiga peran khusus, mulai dari persiapan sebelum pelantikan, proses penyusunan kabinet setelah pelantikan, serta fase ketiga tim transisi akan berubah menjadi holding untuk mengawal seluruh program yang akan dijalankan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditentukan sebelumnya.
“Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kita butuh persiapan, dengan melibatkan orang-orang yang expert (berpengalaman), kita memohon bantuannya untuk mentransformasikan visi-misi, program strategis menuju implementasi, seperti berapa SKPD yang terlibat, siapa leadernya,” ujar Danny.
Danny menambahkan, tim transisi juga akan melakukan evaluasi sejumlah kebijakan yang dilakukan selama masa kekosongan wali kota. Yang di mana diisi Penjabat (Pj) Wali Kota yang dipilih Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA).
“Tim transisi yang akan mengevaluasi, dengan mengedepankan aspek intelektualitas dan profesionalitas, kalau saya sendiri yang mengevaluasi nanti dikira balas dendam, kalau kebijakannya bagus tentu kita dukung, yang kita bahas hal-hal produktif saja,” jelasnya.
Sementara, Yusran Jusuf mengatakan, ia dan beberapa pakar lainnya akan bekerja secara profesional. Ini untuk memberi kontribusi positif bagi warga Kota Makassar.
“Fokus pertama yang mulai dikaji tim transisi terkait penanganan Covid-19, lalu pelayanan publik, dan percepatan-percepatan dalam bidang pemerintahan,” jelas mantan Pj Wali Kota Makassar.
“Kita akan mendiskusikan semua program strategis Danny-Fatma dan akan menentukan skala prioritas di tahun pertama dan program selanjutnya,” tambah Mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas ini.(*)