Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin bertindak sebagai pembina upacara pada Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Halaman Balai Kota Makassar, Selasa (10/11/2020).

Menilik Kebijakan Pj Rudy Copot Satu Persatu Pejabat Pemkot

Jumat, 12 Februari 2021 | 22:26 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin terus mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Salah satunya mencopot satu persatu pejabat yang dianggap lamban bekerja.

Sebelumnya, Rudy mencopot Amalia Malik sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik). Begitu pun Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar ), Rusmayani Madjid digantikan Kamelia Thamrin.

Terbaru, Rudy kembali mencopot Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba. Kemudian digantikan Kepala Dinas Kominfo Makassar (Diskominfo), Ismail Hajiali.

Rudy Djamaluddin mengatakan pergantian tersebut diatur dalam surat perintah Wali Kota Makassar dengan nomor: 800.4.345.-2021. Ini tentang penunjukan Pelaksana tugas (Plt) BPKAD

“Jadi ini kan awal tahun anggaran, memang beban kerja teman-teman BPKAD lagi tinggi, kita tahu keterlambatan eksekusi anggaran itu mulai kelihatan,” kata Rudy, Rabu (10/02/2021).

Menurut Rudy, kegiatan BPKAD terlalu berat. Sebab, selain menjabat Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Rahmat Mappatoba juga menjabat Sekretaris BPKAD.

“Jadi beban kerjanya berat sehingga terjadi keterlambatan, makanya beberapa penganggaran mita belum bisa dieksekusi,” jelasnya.

Sebab itu, Rudy memandang Rahmat Mappatoba perlu mendapat bantuan segera. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk menunjuk Kepala Diskominfo sebagai Plt BPKAD.

“Beliau ini pernah juga menjabat di Bappeda,” ungkap Rudy.

Terpisah, Ismail Hajiali membenarkan hal tersebut. ia mengaku baru menerima SK pengangkatan tadi pagi. “Alhamdulillah, saya liat tanggalnya kemarin, baru pagi tadi diterima (SK),” kata Ismail.

Ismail mengatakan akan bekerja sebaik mungkin di jabatan baru tersebut. Menurutnya, posisi BPKAD sangat strategis dalam hal pelayanan publik.

“Selaku ASN atau PNS namanya kita harus menerima perintah pimpinan. Terkait tugas, ini penuh tantangan, dan strategis di pelayan publik bukan hanya internal tapi eksternal yang bisa mendorong percepatan,” tuturnya. (*)


BACA JUGA