MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Wali Kota Makassar terpilih, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto merestui proses lelang jabatan yang dilakukan Pj, Rudy Djamaluddin. Namun, ia berharap keputusan memilih pejabat menjadi wewenangnya.

Diketahui, proses lelang kali ini dibuka untuk 8 jabatan Kepala Dinas (Kadis). Sebagai nahkoda terpilih, ia pun memandang perlu memilih perangkat yang bisa mendukung program kerjanya.

“Karena kami yang pakai sebaiknya memutuskan itu setelah saya dilantik. Supaya beliau yang proses saya yang pilih. Kan seperti itu, keluar tiga nama nanti saya yang pilih,” ucap Danny usai bertemu Rudy di Balai Kota Makassar, Senin (15/02/2021).

Merujuk pada rekomendasi Komisi Aperatur Sipil Negara (KASN), pelaksanaan dan hasil seleksi terbuka harus dikoordinasikan. Ini dengan calon PPK yang tidak lain Wali Kota Makassar terpilih, Danny Pomanto.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, hasil koordinasi dengan Wali Kota terpilih bahwa proses lelang jabatan eselon II tetap dilanjutkan. Sebagaimana regulasi dan tahapan yang sudah ditentukan.

“Semoga penetapan dari rekomendasi KASN itu turun setelah beliau (Danny) dilantik. Sehingga beliau bisa memilih siapa yang terbaik yang dapat digunakan di pemkot,” katanya.

Ia juga menjelaskan lelang jabatan eselon II sementara berjalan. Bahkan, mekanisme pelaksanaannya sudah ada regulasi yang mengatur. Semua proses, ia serahkan ke panitia seleksi.

“Kita tinggal monitoring dari luar sampai keluar usulan KASN,” ujarnya.

Menurut Rudy, pelantikan Wali Kota terpilih tidak lama lagi. Informasinya selang lima hari lagi. Sehingga dia meminta arahan Danny perihal apa-apa yang perlu dipersiapkan jelang pelantikan.

“Kita minta arahan kira-kira apa yang bisa kita persiapkan, supaya ketika beliau masuk bisa langsung di running,” ungkapnya. 

Lelang jabatan ini tertuang dalam Pengumuman Nomor: 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Makassar. Total ada delapan jabatan yang dilelang.

Diantaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota, serta Sekretaris DPRD Makassar.(*)

---