MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Makassar pesimis dengan dukungan yang diberikan DPRD. Pengusulan pemberian intensif khusus sulit dianggarkan oleh Pemkot.

Sekretaris Satpol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan memandang bahwa Pemkot akan sulit mengabulkan permintaan DPRD. Sebab, APBD yang ada sudah punya alokasinya masing-masing.

“Penganggaran kan sudah selesai. Di mana mau dianggarkan itu. Sudah ada juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tidak bisa juga di APBD Perubahan. Jadi sulit dianggarkan Pemkot,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (17/02/2021).

Kemungkinan, insentif khusus bisa dialokasikan untuk tahun depan. Di mana sudah dijabat Wali Kota Makasaar definitif. Sedangkan tahun ini, ia menilai tidak bisa dilakukan oleh Pj Wali Kota.

“Kalau mau digeser, apa yang mau digeser. Kecuali ada alokasi anggaran khusus tahun depan, dan itu pun sudah masuk Wali Kota baru, nah itu bisa. Selama ini, Pj kan tidak bisa,” sambungnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Makassar meminta pemerintah segera merancang insentif khusus. Diberikan ke Satpol PP sebagai salah satu garda terdepan penanganan Covid-19.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi mengatakan hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemkot. Sebab, resiko yang ditanggung mereka cukup tinggi.

Insentif tersebut, kata dia, harus dibedakan dengan gaji dan TPP. Ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota dalam penanganan Covid-19.

“Seharusnya penanganan Covid-19 maksimal kalau soal TPP dibedakan itu kinerja atas pekerjaan tapi ini terdampak resiko penanganan baru karena Covid-19,” katanya, Senin (15/02/2021)

Pemkot Makassar diminta menganggarkan hal tersebut lewat APBD. Lantaran tak ada anggaran khusus yang diberikan layaknya tenaga kesehatan (Nakes) dari Pusat.

“Saya melihat ini harusnya disiapkan dari awal karena ini (Covid-19) kan berlanjut. Pemkot harus mengusahakan lewat APBD karena kasihan tenaga Satpol yang bekerja siang malam ini. Menindaki Covid tapi tanpa insentif,” lanjutnya. (*)

---