Uji kelayakan dan kepatutan kepada Ketua DPD II Golkar Kabupaten dan Kota

Mengetahui Komitmen Kader, Alasan Golkar Sulsel Gelar Uji Kelayakan Calon Ketua DPD II

Rabu, 31 Maret 2021 | 07:17 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis DPD I Golkar Sulsel, Herman Heizer menegaskan uji kelayakan dan kepatutan kepada Calon Ketua DPD II merupakan metode pengelanan calon untuk mengetahui visi misinya. Proses ini bukan syarat mutlak atau bukan aturan organiasi partai.

Heizer menjelaskan, Golkar Sulsel dibawah kepemimpinan Taufan Pawe (TP) dengan menghadirkan paradigma baru, menginginkan Ketua DPD II kedepannya memiliki jiwa militansi membersarkan Partai Golkar. Ketua tersebut harus mampu memenangkan setiap event politik. Salah satunya mengantarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto Presiden 2024. 

“Didalam setiap uji kelayakan, Pak Ketua (Taufan Pawe) selalu sampaikan kepada calon, ini bukan syarat mutlak menjadi Ketua DPD II. Ini hanya sebuah inovasi yang kita lakukan untuk memastikan calon tersebut mampu memenangkan Partai Golkar pada semua ajang Pemilu. Terkhusus mengantarkan ketum (Arlangga) memenangkan Pilpres di 2024,” jelasnya. 

Direktur Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) ini mengungkapkan, uji kelayakan ini selalu disosialiasikan kepada calon jika hal ini bukan syarat mutlak musda DPP II. Bahkan, para calon diberi kesempatan jika uji kelayakan tersebut memberatkan dan tidak ingin dilanjutkan. 

“Justru mereka mengapresasi. Karena dilakukan secara profesional. Kita berikan puluhan pertanyaan untuk mengetahui kulitas dan kapasitas Calon-calon Ketua. Melihat tantantangan kedepan, Golkar saat ini butuh leadership yang kuat,” ungkap Herman yang juga panelis uji kelayakan Golkar Sulsel.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Komunikasi Golkar Sulsel, Zulham Arief membantah, tudingan Uji Kelayakan Calon Ketua DPD II terjadi praktek transaksional. Justru, lanjutnya, TP pada setiap kesempatan mengharamkan adanya bayar-bayaran untuk menduduki jabatan tertentu. 

Ia menjelaskan bahwa Taufan ingin menghapuskan tradisi bayar-bayaran dibawah meja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Semua harus terbuka dan transparan peruntukkannya. 

“Justru pak ketua (TP) diawal kepengurusannya langsung konsen untuk menghilangkan itu (transaksional). Karena banyak kader mengeluh karena adanya bayar-bayaran. Hal ini berdampak dengan penurunan suara Golkar di Sulsel,” jelasnya. 

Sekretaris AMPG Sulsel ini juga menegaskan, jika seluruh kader Golkar telah membulatkan tekadnya untuk mendorong Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024. Hal ini merupakan perintah langsung TP dalam setiap konsolidasi atau musda di DPD II di Sulsel. 

“Pak TP disetiap kunjungan ke daerah, mewajibkan kader berkerja keras mensosialisasikan Pak Airlangga untuk menjadikan Presiden. Dan itu sudah berjalan. Semua alat peraga disetiap Musda, selalu ada tulisan Airlangga Presidenku. Bahkan Pak TP selalu memimpin yel-yel disetiap konsolidasi dan musda yang menegaskan Airlangga Presidenku,” jelasnya. 

“Kita sudah on the track, kita dorong simbol kemuliaan Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden tahun 2024,” tutup Zulham.(*)