MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Tradisi Prestasi yang ditorehkan sejak masa kepemimpinan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto terus berlanjut. Baru menjabat kembali selama 2 bulan, ia kembali membawa Kota Makassar mendapatkan penghargaan rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) ketiga kalinya tertinggi di Sulsel. 

Penghargaan ini berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Bertempat di Hotel Bidakara, DKI Jakarta pada Kamis (22/04/2021).

Penyerahan penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo. Ini untuk kategori Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dan LHE Penilaian Mandiri dan Pelaksanaan Redormasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M. Ansar menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta. Ia pun mengaku sangat bersyukur meraih penghargaan tersebut meskipun masih mendapatkan nilai B.

“Nilai B yang kita dapatkan didapatkan sejak di Pimpin Bapak Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dan mendapatkan Nilai Tertinggi, 3 Tahun berturut turut di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018,2019, dan tahun 2020,” akuinya.

“Paling tidak tahun depan kita dapat nilai BB karena sisa butuh Angka 1,29 (satu koma dua Sembilan) dan Bisa Mendapatkan tambahan Dana DID. Kita masih ada kekurangan yang harus kita benahi. Kita perlu belajar dari Yogyakarta yang mendapat nilai AA,” ucap pria yang akrab disapa Ansar ini. 

Sementara, Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim menjelaskan, tujuan evaluasi SAKIP ini adalah untuk menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja atau Pertangungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran. Juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang beriorentasi pada hasil (result oriented Goverment).

“Hasil Evaluasi SAKIP dengan untuk Kota Makassar Tahun 2020 dengan Nilai 68,82 atau dengan Predikat (B) Menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja,” jelas Zainal.

Hal ini disebabkan, kata Zainal, kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi dan penyelengaraan pemerintahan yang beriorentasi pada hasil di Pemkot Makassar sudah mulai berjalan. Namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Inspektorat sebagai Tim Penilai Internal Sudah mengawal kegiatan ini dengan maksimal dengan memberikan Pemahaman terkait SAKIP dan PMPRB kepada seluruh SKPD. Bahkan, mendatangkan narasumber langsung dari Kementrian PAN dan RB di Jakarta.

“Insya Allah Inspektorat dan Bagian Ortala Setda serta seluruh SKPD dijajaran Pemerintah Kota Makassar siap mengawal nilai SAKIP dan RB Bisa naik menjadi BB Bahkan A tahun 2021 sesuai arahan Bapak Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto,” tegasnya.

Diketahui, Menpan RB Tjahjo Kumolo juga menyerahkan penghargaan untuk 174 Pemerintah Daerah (Pemda). Semuanya berada di Wilayah III selain Kota Makassar.

Wilayah III ini meliputi 12 Pemerintah Provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulsel, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Serta 162 Pemerintah kabupaten/kota di wilayah ke-12 Provinsi tersebut.(*)

---