MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pengamat Pemerintahan, Bastian Lubis menanggapi wacana Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Di mana ingin melakukan resetting pemerintahan termasuk Perusahaan Daerah (Perusda) di lingkup Pemkot Makassar.

Danny, sebelum memulai resetting, harus tahu kriteria pejabat yang bisa menyeimbangi ritme kerjanya. Bukan justru mempertahankannya karena ada kepentingan tertentu.

Hal ini segera dilakukan Danny. Sebab, ia memandang bahwa anjloknya PAD Makassar saat ini lantaran adanya pejabat yang tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya.

“Pembiayaan APBD 2021 khusus untuk PAD-nya saat ini sangatlah berat sekali. Sehingga dibutuhkan pejabat birokrat dan Direksi Perusda yang handal dan profesional di bidangnya,” kata Bastian, Jumat (23/04/2021).

Juga, dikatakan Rektor Universitas Patria Artha, mereka yang terpilih saat resetting tidak lagi mengikuti sosok pejabat terdahulu. Ia harus bisa bekerja tanpa hanya mengandalkan bicara.

“Tidak lagi sekedar bekerja rutin dan duduk manis. Semua harus kerja keras untuk membantu pemasukkan kas daerah dan mengefesienkan biaya-biaya agar berdampak pada produktifitas yang dapat mewujudkan,” ujarnya.

Terakhir, Bastian meminta Danny memperhatikan pejabat yang saat Pilwalkot 2020 memilih berpolitik praktis. Disebutkannya, Danny harus bisa mengambil tindakan terhadap mereka.

“Jadi tiga Pj Wali Kota tersebut bekerja tidak bisa optimal apalagi profesional. Sehingga, kita lihatlah saat ini yang jadi korban adalah ASN, yang sebenarnya harus netral tidak berpolitik,” tutupnya. (*)

---