Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto membuka Desiminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) via daring di Balai Harta Peninggalan (BHP), Selasa (04/05/2021)/Ist

Buka Desiminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM, Harun Tekankan Syarat Harus Terpenuhi

Selasa, 04 Mei 2021 | 22:36 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto membuka Desiminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Kegiatan diikuti oleh operator dari Lapas, Rutan, Bapas, Kantor Imigrasi, Rudenim dan BHP via daring di Balai Harta Peninggalan (BHP), Selasa (04/05/2021).

Harun mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi nilai-nilai HAM. Ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip HAM. 

Harun juga berharap agar kriteria-kriteria pada P2HAM dipenuhi secara menyeluruh oleh UPT. Seperti aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga dan kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan. Sehingga, dapat memperoleh predikat pelayanan publik berbasis HAM. 

Harun menambahkan, Kanwil Sulsel akan terus melakukan pembinaan kepada UPT agar pelayanan publik berbasis HAM. Di mana dengan semangat  pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Kegiatan ini menghadirkan 2 orang narasumber. Ialah Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Irwan dengan materi Urgensi Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Olivia Dewi Ayu, Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM wilayah 2  Direktorat Jenderal HAM dengan materi Menciptakan Pelayanan Publik Berbasis HAM. 

Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Anggoro Dasananto  menyampaikan bahwa diseminasi ini untuk mendorong UPT di Sulsel dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Agar nantinya lebih prima, ramah, dan humanis. 

Anggoro menambahkan, saat ini ada 3 UPT yang memperoleh penghargaan publik berbasis HAM. Yakni Bapas Palopo, Rutan Sinjai dan Rutan Sengkang. “Targetnya tahun ini, ada peningkatan jumlah  UPT memperoleh penghargaan pelayanan publik berbasis HAM,” harap Anggoro. 

Turut hadir dalam kegiatan in,  Kasubbid Pemajuan HAM Meydi Zulqadri, dan Kasubbid P3Kumham, Andi Rahmat. Lalu jajaran Bidang HAM serta peserta dari 33 UPT yang hadir secara virtual.(*)