MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Perangkat kerja daerah perlu meningkatkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021. Sebab, sedikitnya 30 SKPD lingkup Pemkot Makassar yang penyerapan anggarannya masih dibawah enam persen.

Hal tersebut merujuk pada data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar untuk triwulan I. Total serapan anggaran baru sekitar Rp303 Miliar lebih atau 6,49 persen dari total APBD sebesar Rp4,677 Triliun. Sedangkan untuk fisik 8,47 persen.

Realisasi serapan anggaran tertinggi yaitu Satpol PP. Adapun dengan realisasi keuangan 18,07 persen dan fisik 18,07 persen.

Sementara secara umum ada 30 pengguna anggaran dengan daya serap terendah. Yang paling rendah Dinas Pertanahan dengan serapan baru 0,13 persen dan fisik satu persen.

Sementara itu, ada juga 4 instansi yang belum melaporkan, diantaranya Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ortala, Bagian Protokol, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan kondisi penyerapan anggaran yang rendah biasa terjadi karena masih dalam momen transisi pemerintahan.Selain itu, sikap instansi yang bersangkutan. Seperti enggan membelanjakan anggarannya.

“Khusus untuk belanja, semua untuk Makassar Recover segera dibelanjakan. Ini sudah ada payung hukumnya,” ujarnya.

Danny menekankan kepada semua perangkat daerah untuk melakukan percepatan. “Ini Dinkes saya lihat rendah juga, saya menjunjung tinggi transparansi, belanjakan cepat itu,” tandasnya. (*)