Kondisi tersebut membuat aset kendaraan Pemkot rawan hilang. Hal ini kemudian menjadi temuan BPK dan menjadi salah satu dari 16 catatan yang perlu diatensi sebagai syarat memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Jadi harusnya tiap kendaraan harus memiliki dasar bukti kepemilikan. Itu tidak seluruhnya dimiliki pemkot Makassar,” ujar Auditor BPK RI Perwakilan Sulsel, Edy Suprayitno.

Berdasarkan laporannya, total ada sebanyak 4534 aset kendaraan yang dimiliki Pemkot Makassar. Terbagi atas kendaraan roda dua sebanyak 2835 dimana 1039 di antaranya tak memiliki BPKB.

Sementara kendaraan non roda dua, yang tergabung dalam jenis mobil, bus, dan truck. Dan termasuk diantaranya kendaraan roda tiga sebanyak 1699 dan 703 di antaranya tak kantongi BPKB.

“Jumlah kendaraan roda dua yang sudah disertakan BPKB total 2835 yang sudah ada BPKB-nya baru 1039. Sedangkan non roda dua bisa jadi roda tiga dan empat. Bisa bis atau truk, itu dari 1699, yang sudah ada BPKB-nya sebanyak 703,” tuturnya.

Terpisah, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Helmy Budiman mengaku akan meminta kerjasama dari Pihak Samsat. Itu untuk secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut.

“Yang jelas kalau masalah BPK pasti akan kita tindak lanjuti segera. Masalah BPKB ini Kita nanti minta Samsat untuk segera terbitkan,” ujarnya.

Pihaknya juga berencana merampungkan pengembalian sejumlah kendaraan dinas yang dikuasai oleh oknum pegawai pemkot. Termasuk diantaranya 338 kendaraan dinas (Randis) yang dikuasai eks Pejabat. Hanya saja dirinya belum mengetahui pasti jumlahnya.

“Kita sudah rapat dengan inspektorat. Terus beberapa aset-aset kendaraan (Randis)itu kita sudah tindak lanjuti kemarin sudah ada beberapa yang kita tarik. Kita sudah surati,” tukasnya. (*)