MAKASSAR, GOSULSEL.COM – DPD I Golkar Sulsel dibawah kepemimpinan Taufan Pawe (TP) terus melahirkan paradigma baru yang inovatif. Komitmen mengakomodir keterwakilan perempuan dalam panggung politik juga terus diperkuat.

Hal itu sejalan dengan penerapan peraturan kuota 30 persen untuk kaum hawa dalam parpol. Tidak bisa dipungkiri telah meningkatnya jumlah perempuan dalam politik.

Demikian disampaikan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sulsel, dr Salwa Mochta. Ia mengungkapkan, era kepemimpinan Taufan Pawe (TP) memberi peran dan posisi penting bagi perempuan.

Ia menilai, TP memberi ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk terus mensupport event-event dan program politik DPD I Partai Golkar Sulsel. Artinya, partai tak hanya mencukupi kuota 30 persen, akan tetapi juga mampu menunjukkan kualitas dari kader perempuannya.

“Pak TP tidak hanya sebatas beretorika atau sebatas konsep tetapi benar-benar mengimplementasikan apa yang menjadi komitmennya,” ungkapnya, Minggu (03/07/2021).

Wanita kelahiran Makassar, 23 November 1974 silam itu melanjutkan, kader wanita pun punya peluang untuk menjadi Ketua DPD II Golkar Sulsel di tingkat Kabupaten atau Kota. Buktinya, ada Suhartina Bohari dan Andi Kartini Ottang yang baru-baru ini terpilih melalui Musda.

“Para kader yang akan jadi ketua juga harus mengikuti serangkaian fit and proper test. Memang tidak ada diperaturan organisasi, namun itulah inovasi Pak Taufan Pawe yang kami anggap sebagai suatu kemajuan yang sangat hebat,” jelasnya.

Tambahnya, dalam fit and proper test juga memberikan peran penting kepada organisasi sayap khususnya KPPG untuk terlibat menjadi panelis. Sehingga kandidat perempuan yang akan maju dapat lebih dieksplorasi khususnya bagaimana calon tersebut memberikan peran dan fungsi perempuan secara strategis nantinya.

Selain itu, melalui ruang yang diberikan oleh Taufan Pawe kepada kader perempuan. Kedepannya, KPPG akan melakukan Capacity Building tidak hanya internal untuk pengurus perempuan di provinsi tetapi juga merangkul dan mengakomodir kepengurusan KPPG di Kabupaten atau Kota.

“Selama enam bulan ini programnya masih banyak untuk sosial kemasyarakatan. Misalnya melakukan kunjungan atau pemeriksaan kesehatan kepada ibu hamil dan menyusui, bakti sosial dihari ibu, melakukan pembagian masker dan hand sanitizer. Pasca musda, kami melakukan konsolidasi internal dulu setelah merampungkan struktur kepengurusan,” bebernya.

Sementara itu, Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, hak perempuan dan laki-laki itu sama dalam politik. Dan itu dimungkinkan oleh sistem terbuka yang bernama demokrasi.

Kuota 30 persen untuk perempuan terlibat dalam proses politik. Menurutnya, parpol harus menjadi pusat kaderisasi dan rekruitment untuk menghasilkan pemimpin yang akan mengisi jabatan publik tanpa mendiskriminasi kaum hawa.

“Di Sulsel kita bisa melihat banyak posisi strategis partai diisi oleh perempuan, di tataran eksekutif dan legislatif juga sudah diwarnai dengan hadirnya perempuan dipucuk pimpinan,” pungkasnya. (*)

---