Pelatihan Computional Thinking pada kalangan guru sekolah dasar di Kabupten Gowa yang dilaksanakan di SDI Mangalli Pallangga. Kamis (25/3/2021)

Guru Berstatus ASN di Makassar Tidak Betah Mengajar di Pulau

Jumat, 06 Agustus 2021 | 18:37 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sangkarrang, Makassar, Hasanuddin menyebut kondisi kepulauan untuk sektor pendidikan masih memprihatinkan. Hal itu lantaran jumlah tenaga pendidik atau guru yang masih minim.

Sangkarrang, dianggapnya, masih menjadi daerah terpinggirkan. Pendistribusian guru timpang ketimbang kecamatan lain di Kota Makassar.

Hasanuddin mengaku kualitas tenaga pendidik di daerah kepulauan masih jauh dari kata layak. Terkhusus untuk tenaga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) masih minim.

“Ini sudah menjadi masalah lama, jadi kita minta di pulau ini diberikan guru yang baguslah karena rata-rata sekolah kita ini ada yang kekurangan, utamanya tenaga ASN,” ungkapnya, Jumat (06/08/2021).

Ia pun mengatakan bahwa total ada 15 sekolah, dengan rincian 8 SD, 3 SMP dan 2 sekolah satu atap (Satap) dan 2 SMA baik negeri maupun swasta yang tercatat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dengan ASN hanya sebanyak 50 orang. Jumlah tersebut menurutnya sangat minim.

Bahkan beberapa sekolah hanya memiliki dua ASN untuk mengakomodir satu sekolah. Hasanuddin mengatakan kepulauan setidaknya masih membutuhkan 50 tenaga pendidik untuk membuat kualitas pendidikan sekolah kepulauan bisa lebih baik.

Minimnya tenaga ASN guru tersebut diakibatkan ASN yang ditempatkan merasa tidak betah. Padahal, kata dia ASN semestinya bisa siap mengabdi di manapun.

“Itu banyak tenaga kependidikan hanya satu tahun sudah mau kembali ke kota. Jadi harusnya orang kepulauan yang diangkat,” usulnya.

Sehingga, ia meminta agar penerimaan ASN/PPPK porsi guru di kepulauan bisa diutamakan. Bukan hanya menambah di daerah lain yang notabene kondisinya sudah bagus.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahid juga mengatakan hal yang sama. Ia mengakui persoalan ini masih belum mampu diselesaikan oleh pemkot.

“Selama ini memang kendala utama itu tidak ada keinginan guru yang ditempatkan itu menetap dalam masa mengajar. Dan jelas ini tidak efektif, jalannya keseharian mereka pasti terkendala, jadi mobilenya mereka itu tidak efektif,” katanya.

Ia juga mendukung agar BKPSDM bisa memberdayakan tenaga guru untuk kepulauan. Apalagi, penerimaan CPNS tahun ini tengah berlangsung.

“Memang kalau ada orang di situ (warga lokal) keuntungannya itu. Jadi saya kira perlu ada pertimangan juga dari pemkot,” pungkasnya.(*)


BACA JUGA