Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto/Ist

Usai Perusda, Giliran Danny Kecewa ke Pejabat Pemkot: Perlu di-Install Ulang

Jumat, 13 Agustus 2021 | 23:57 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto tak hanya kecewa terhadap Peruda. Ia rupanya kesal ke pejabat Pemkot yang ada saat ini.

Hal itu ditengarai karena rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Makassar. Dan juga terjadi di daerah-daerah lain.

“Semua mengeluh. Jangankan itu, di Gowa saja yang notabene berlanjut juga mengeluh. Apalagi seperti saya, Toraja, Bulukumba. Semua orang mengeluh,” ujar Danny, Jumat (13/08/2021).

Danny berharap pasca resetting setelah tanggal 27 Agustus mendatang, semuanya dibenahi. Pejabat yang ada saat ini, menurutnya, masih merasa bekerja di bawah nahkoda Pj. Sehingga perlu ada pergantian.

“Tunggu. Setelah tanggal 27. Karena saya pergantian. Ini kabinet sekarang kan di set bukan untuk kita. Di set dengan pikirannya yang dulu-dulu. Makanya mesti di set up, installing namanya,” jelasnya.

Lanjut kata dia, setelah resetting dan sudah ada hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia pun yakin semua bisa sesuai target.

“Berlari kencang insyaallah realisasi DAK. Dan Menunggu RPJMD. Begitu baru bisa jalan. Susah memang kalau tanpa RPJMD. Karena kita kan RPJMD dan harus ada perubahan,” tandasnya. (*)

Sebelumnya, realisasi DAK di lingkup Pemkot Makassar jadi sorotan. Pasalnya, realisasi DAK nyatanya masih sangat rendah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, saat ini sementara berproses.

“Memang masih rendah. Tapi prosesnya itu sementara di tahapan lelang kayaknya, tahapan lelangnya pasti sudah bisa jalan semua. Tapi kalau dari segi keuangan pasti dia masih rendah,” katanya, Jumat, (13/8/2021).

Ia mengungkapkan, belum bisa memberikan data rincinya secara pasti. Pada intinya kata dia, tetap mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan (PMK).

“Kita sesuaikan dengan PMK, akhir bulan ini sudah harus rampung semua DAK. Itu harus berkontrak akhir bulan. Kalau dia belum berkontrak, uangnya tidak bisa minta dari pusat. Akhir bulan inilah insya Allah,” tukasnya.(*)


BACA JUGA