TORAJA UTARA, GOSULSEL.COM — Perkembangan Perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) posisi Agustus 2021 tumbuh positif. Itu ditopang dengan fungsi intermediasi yang tinggi dan disertai tingkat risiko yang tetap aman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melaporkan sampao dengan posisi Agustus 2021, share aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Perbankan di Sulsel terhadap nasional masing-masing 1,26%, 1,53% dan 2,22%. Adapun total aset perbankan pada Agustus 2021 dengan nominal mencapai Rp158,25 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga dengan nominal 110,27 triliun dan penyaluran kredit dengan nominal 126,69 triliun.

Sementara, aset perbankan di Sulsel pada Agustus 2021 di tengah pandemi mampu tumbuh secara positif baik secara yoy sebesar 4,59% dan secara ytd sebesar 1,16%, DPK tumbuh sebesar 4,60% (yoy) dan 2,67% (ytd), dan Kredit tumbuh sebesar 4,51% (yoy) dan 1,45% (ytd). Disertai indikator fungsi intermediasi (LDR) yang cukup tinggi 114,04%, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga sebesar 2,83%.

“Berdasarkan jenis penggunaan, kredit produktif tumbuh 5,53% yoy dengan nominal mencapai Rp67,33 Triliun dan kredit konsumtif tumbuh 3,37% yoy dengan nominal mencapai Rp59,36 Triliun,” ungkap Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Kantor Regional 6 Sulampua, Patahuddin, Selasa (05/10/2021).

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit di Sulsel didominasi oleh sektor perdangan besar dan eceran sebesar Rp32,95 Triliun (26,01%). Lalu disusul sektor petanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp7,46 Triliun (5,89%), dan terakhir konstruksi sebesar Rp5,15 Triliun (4,07%).

Adapun penghimpunan DPK posisi Agustus 2021 terdiri dari giro Rp16,36 Triliun, tabungan Rp64,63 Triliun, dan deposito Rp29,27 Triliun. Secara yoy, penghimpunan giro dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 4,42% dan 11,38% namun deposito menurun sebesar 7,69%.

Komposisi perbankan berdasarkan jenis kegiatan di Sulsel masih didominasi oleh Bank Konvensional dengan share total aset, DPK dan Kredit posisi Agustus 2021 masing-masing sebesar 93,58%, 93,56%, dan 93,50%. Sementara sisanya merupakan share perbankan syariah.

“Selanjutnya, komposisi perbankan berdasarkan jenis Bank di Sulsel masih didominasi oleh Bank Umum dengan share total aset, DPK dan Kredit posisi Agustus 2021 masing-masing sebesar 98,07%, 98,10%, dan 98,10%, serta sisanya merupakan share BPR,” sambung Patahuddin.

Total debitur program PEN sampai dengan posisi Agustus 2021 sebanyak 722,944 debitur dengan total realisasi kredit sebesar Rp30,88 Triliun. Penyaluran kredit dalam rangka program PEN diberikan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sulsel dan PT Bank Sulselbar.

“Sampai dengan 31 Agustus 2021, 37 Bank Umum Konvensional dan Syariah (termasuk 3 Unit Usaha Syariah) telah melakukan proses restrukturisasi. 29 diantaranya telah melakukan restrukturisasi untuk 156.507 Debitur dengan Baki Debet sebesar Rp14,87 Triliun,” ucapnya.

Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk reksadana mengalami peningkatan yang tercermin dari jumlah rekening investasi tumbuh tinggi 133,37% yoy. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan posisi Agustus 2021 sebesar Rp 26,77 triliun.

Adapun perkembangan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) sampai Agustus 2021 di Sulsel, didominasi oleh piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp12,36 Triliun. Itu tumbuh sebesar 2,94% secara ytd, sementara secara yoy mengalami penurunan sebesar -1,98%.

Adapun tingkat NPL masih berada dalam level yang terjaga sebesar 2,40%. Selanjutnya, didominasi oleh Perusahaan Pergadaian dengan total pinjaman Rp4,57 Triliun. Namun, mengalami penurunan baik secara yoy dan ytd masing- masing sebesar -6,67% dan -10,42%.

Sampai dengan Agustus 2021 total layanan konsumen di OJK KantorRegional 6 Sulampua sebanyak 337 pengaduan konsumen. Kemudian 1.722 permintaan informasi SLIK.

“Pengaduan layanan konsumen didominasi oleh pengaduan restrukturisasi kredit sebanyak 103 pengaduan, pengaduan lelang agunan sebanyak 65 pengaduan dan pengaduan permasalahan agunan sebanyak 35 pengaduan,” tutup Patahuddin.

Adapun realisasi program TPAKD Sulsel yakni Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (Phinisi). Juga dalam rangka memfasilitasi media publikasi TPAKD dan masyarakat telah diluncurkan website TPAKD Sulsel.(*)

---