Anggota DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman, meminta analisis kebutuhan tenaga honorer tiap OPD di lingkungan Pemkot Makassar.

Yeni mengatakan, kebutuhan tenaga honorer harus transparan dan terukur. Apalagi jalannya pemerintahan saat ini turut dipengaruhi sistem yang serba digital.

“Kita minta transparansi datanya, apa saja yang dibutuhkan. Misalnya di bagian pemerintahan, itu tak membutuhkan banyak tenaga honorer, apalagi dengan adanya sistem IT yang semakin maju,” kata Yeni, kemarin.

Anggota Komisi D itu melanjutkan, tiap OPD memiliki kebutuhan yang berbeda soal jumlah tenaga honorer. Terlebih jabatan PNS dan PPPK tak mampu menampung seluruh jumlah tenaga honorer.

“Meski pemerintah melempar angka 12 ribu kebutuhan, tapi kita tak tahu bagaimana rinciannya. Saya minta detail,” ucapnya.

Menurutnya, pekerjaan di bagian pemerintahan lebih banyak berkutat pada penginputan data-data. Hal itu berbeda dengan kebutuhan tenaga honorer di Satpol PP dan Dinas Sosial yang lebih banyak berada di lapangan.

“Tapi, bagaimana kalau di Pariwisata dan Kesbangpol, misalnya. Harus ada analisis kebutuhan terlebih dulu, itu yang perlu,” tuturnya.

Di sisi lain, ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer 2023 perlu direspons dengan langkah taktis.

“Seandainya ada otonomi daerah untuk bisa menganggarkan, saya pikir kalau APBD mampu tidak ada masalah,” kata Yeni. (*)

---