JAKARTA, GOSULSEL.COM — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam mengawasi pergerakan mafia pupuk subsidi yang selama ini meresahkan petani. Menurutnya, mafia pupuk biasanya bercokol di area distributor, penyalur dan area lain yang berkaitan dengan produksi.

“Dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sudah sejak lama. Namun, tindakan tegas yang membuat efek jera mereka masih belum terlihat di lapangan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat Indonesia ini masih terus berlangsung,” ujar Andi Akmal, Senin, 31 Januari 2022.

Andi Akmal mengatakan, langkanya ketersediaan pupuk subsidi diduga kuat ada yang bermain dengan menahan stok dan merusak distribusi yang berujung tingginya harga di lapangan hingga berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Saya melihat, sosialisasi digitalisasi kios resmi pupuk subsidi juga masih kurang, terutama digitalisasi di daerah yang kurang akses jaringan internet,” katanya.

Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor  meminta pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan dengan terstruktur. Menurutnya keberpihakan pemerintah terhadap petani saat ini perlu didorong kembali.

“Kita punya cita-cita swasembada, tapi perlu dukungannya buat petani. Menteri keuangan bantu dong petani kita. Tidak cukup hanya Mentan yang jungkir balik mikir petani. Tapi dukungan anggarannya dilemahkan,” katanya.

Sofyan menambahkan, distribusi pupuk bersubsidi yang kerap bermasalah di tingkat lapangan, tidak lepas dari lemahnya pengawasan komisi pengawas pupuk di daerah dan pupuk indonesia.

“Saya meragukan komitmen pemerintah daerah untuk membantu petaninya. Mestinya data penerima pupuk dan penyalurannya clear di tingkat bawah. Jangan kalau ada masalah dilempar ke pusat. Bantu dong petani kita,” tutupnya.(*)

---