GOWA, GOSULSEL.COM — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menilai pemerintahan mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika didorong oleh peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Jumat (4/2/2022).

“Dengan adanya asistensi dan juga pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI para pimpinan OPD yang ada, khususnya di Kabupaten Gowa ini bisa memperbaiki seluruh laporan-laporan yang ada. Sehingga pengelolaannya lebih akuntabel lebih terarah dan juga lebih transparan,” katanya.

Dengan mendorong pengelolaan seperti ini, ia pun berharap pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Gowa dapat kembali meraih WTP yang ke-10 kalinya. Sebab saat ini Pemkab Gowa tercatat telah berhasil meraih predikat opini WTP selama sembilan kali berturut-turut.

“Karena itu tentu kami berharap semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan itu bisa tidak terulang kembali,” harap Adnan.

Orang nomor satu di Gowa ini berharap Kabupaten Gowa bisa kembali mendapatkan WTP untuk yang ke-10. Olehnya dirinya meminta bimbingan dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Apalagi Kabupaten Gowa ini merupakan kabupaten terluas kedua dan kabupaten ketiga terbanyak penduduknya di Sulawesi Selatan.

Kami juga berbangga bahwa Kabupaten Gowa ini memiliki 3 pahlawan nasional, yaitu I Mallombassi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, Tuanta Salamaka Syekh Yusuf yang menjadi pahlawan nasional di dua negara Indonesia dan Afrika Selatan dan yang terakhir adalah Karaeng Pattingalloang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang menyebutkan bahwa ada 12 strategi untuk mempertahankan dan mendapatkan WTP. Pertama kata kata Paula yaitu komitmen pimpinan entitas, antisipasi temuan baru di tahun berjalan.

Optimalisasi peran APIP, menindaklanjuti temuan dan rekomendasi, mengefektifkan SPI. menjaga kualitas pemahaman dan keahlian SDM, dukungan regulasi, membuat rencana aksi, monitoring dan evaluasi, membentuk tim, dukungan IT dan dukungan anggaran.

“Kita dapat memperoleh kembali WTP itu tergantung dari Bapak ibu. Kalau ada masalah yang terkait accounting treatment, perlakuan akuntansi dicatat atau tidak, tanyakan kepada timnya. Karena kita gampang, standar Pemerintahan kita yang penting catat dulu, nilainya nanti kita koreksi,” ungkapnya.(*)

---