MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini berencana membangun jalan tol dalam kota. Panjangnya 24 kilometer (KM).

Penambahan akses jalan tol tersebut pun sudah masuk dalam perencanaan Dinas Tata Ruang (Distaru) Makassar. Beberapa jalur dari tol tersebut juga sudah masuk dalam perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan sebelumnya memang sudah ada kesepakatan. Dirinya juga bakal memasukkan usulan tersebut ke pemerintah pusat.

“Terutama dengan konsep mengundang peran investor untuk berinvestasi sehingga dibangun tanpa uang negara,” ucap Danny, Senin (21/03/2022).

Danny juga menjelaskan terkait jalurnya. Adapun mulai dari Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin–melewati Sungai Jeneberang–menuju Pantai (tol layang)–CPI– Barombong dan Makassar New Port Pelabuhan.

Untuk realisasinya, Danny mengaku sedang dalam tahap penyusunan. Nantinya bakal ditawarkan ke investor lantas melobi ke pemerintah pusat. Menurutnya, program strategis ini bakal diurus khusus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga optimal.

“Kemarin saya sama Ortala bikin UPT khusus untuk urus ini satu-satu. Jadi jangan seperti dulu tidak ada yang urus, tidak tanggung jawab, kalau sudah selesai tidak tahu maintenance-nya seperti apa,” tambah Danny.

Perihal perkiraan nilai investasi, ia menyebut untuk tol layang AP Pettarani dengan panjang 4 KM saja menghabiskan Rp2 Triliun. Sehingga jika panjangnya 24 km maka tinggal dikali enam.

“Jadi sekitar Rp12 triliun sampai Rp15 triliun kalau dia memutar,” terang Danny.

Ia menuturkan akan ada banyak kemudahan dengan hadirnya tol tersebut. Sebab, tanah negara yang akan dilewati.

“Tidak ada pembebasan lahan, makanya lebih murah. Karena lewat pinggir sungai, lewat di laut, di atas jalan,” tuturnya.

Sejauh ini, Danny mengaku belum memaparkan kepada investor karena ingin melengkapi regulasinya terlebih dahulu. Selain itu, juga ada sedikit perubahan agar bisa terkoneksi antar kabupaten/kota satelit Makassar.

Terpisah, Kepala Distaru Kota Makassar, Fahyuddin mengatakan perencanaannya memang lebih ditekankan agar tidak menggunakan lahan warga. Apalagi, harga tanah di Makassar tinggi.

“Insya Allah tidak ada dirugikan dari masyarakat,” kata Fahyuddin.

Ia mengatakan ada sedikit yang mau diperbaiki dalam revisi RT/RW. Fahyuddin mengatakan pelaksanaan perencanaannya juga sudah ada dalam revisi RT/RW mengenai jalur yang direncanakan.

“Perencanaan sesuai dalam gambar 24 km. Kalau sudah disahkan DPR baru dikelola,” ujarnya.

Revisi itu, kata dia, terkait perubahan yang ada dimaksimalkan perencanaannya lima tahun ke depan. “Rencananya, investasi dari pihak swasta, tetapi kita masih menunggu arahan pimpinan,” tutupnya.(*)

---